Pemerintah Kasih KB Gratis untuk Warga Miskin Desil 1 dan 2

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan program layanan kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) gratis dan serentak tahun 2026 akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu, khususnya kelompok Desil 1 dan 2.

Program yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak tingkat keluarga, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan.

Dalam kick off Layanan KB Serentak yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (8/6/2026), Wihaji meminta agar layanan diprioritaskan kepada warga yang paling membutuhkan.

"Prioritaskan kepada warga yang membutuhkan, khususnya Desil 1-4. Yang mandiri Insya Allah bisa, tetapi kita usahakan yang Desil 1-2. Semua gratis, ada vasektomi, tubektomi, pil, suntik, implan," ujar Wihaji.

Menurutnya, kelompok masyarakat rentan perlu mendapatkan perhatian khusus karena kehamilan yang tidak direncanakan dapat berdampak langsung pada kondisi kesehatan keluarga, kemampuan ekonomi, hingga pola pengasuhan anak.

Pemerintah menyediakan berbagai metode kontrasepsi secara gratis, mulai dari pil, suntik, implan, hingga metode kontrasepsi permanen. Wihaji menilai langkah tersebut menjadi strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ia menegaskan program KB bukanlah upaya membatasi kelahiran secara paksa, melainkan memberikan hak kepada masyarakat untuk merencanakan jumlah anak sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga.

"Ini bagian dari pesan Presiden yang berkenaan dengan penciptaan SDM yang lebih kuat," kata Wihaji.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menaruh perhatian terhadap program KB sebagai instrumen pengaturan pertumbuhan penduduk dan pemerataan angka kelahiran di berbagai daerah. Menurut Wihaji, Presiden menilai pengaturan kelahiran menjadi hal penting dalam pembangunan nasional.

Wihaji mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 46 juta keluarga di Indonesia yang memiliki pasangan usia subur. Kondisi tersebut membuat pengendalian angka kelahiran menjadi penting, meskipun bukan dalam bentuk paksaan, melainkan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri perencanaan keluarganya.

Ia juga menyoroti pentingnya KB bagi perempuan agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan kesehatan reproduksi. Selain itu, program KB pascapersalinan dinilai krusial untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.

"Perempuan tetap bisa bekerja, tetapi tidak mengurangi hak juga untuk kebutuhan reproduksi. Harus dijaga supaya kesehatan dan ekonomi tidak terganggu. Hari ini kita memastikan KB ini masih penting, khususnya KB pascapersalinan. Rata-rata saya keliling Indonesia, anak ketiga sampai kelima disebabkan karena kebobolan," ujarnya.

Baca Juga: Whip Pink Diduga Sudah Dipromosikan sejak 2023 di Djakarta Warehouse Project (DWP)

Lebih lanjut, Wihaji menilai pengendalian kelahiran melalui program KB juga dapat membantu menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta stunting. Menurutnya, keberhasilan program tersebut pada akhirnya akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung negara.

Ia menambahkan, meski manfaat program KB tidak terlihat secara fisik seperti pembangunan infrastruktur, kontribusinya sangat besar bagi pembangunan bangsa karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan efisiensi anggaran negara.

"Kalau kita hitung, program ini luar biasa memberikan kontribusi pada negara. Kita kan rata-rata 4,8 juta setiap tahun, berapa negara memberikan subsidi? (KB) Ini memang tidak kelihatan, membangun jalan rusak, rumah sakit, itu kelihatan, tetapi ini memang tidak kelihatan, tapi percayalah, ini kontribusi yang paling riil memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara," kata Wihaji.