Ogah Bebani APBN, Kepala BGN Bongkar Langkah Hemat Rem Mendadak Anggaran MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S Deyang, langsung mengumumkan langkah tegas terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alih-alih memperluas layanan secara agresif, Nanik memilih fokus melakukan efisiensi anggaran demi memastikan program unggulan pemerintah tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas utama yang akan dijalankan Nanik bersama jajaran pimpinan baru BGN. Menurutnya, target peningkatan gizi masyarakat tetap harus tercapai, namun pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih cermat dan terukur.

Usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa efisiensi menjadi agenda pertama yang akan dibenahi di tubuh BGN.

“Pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Nanik, program MBG memiliki dampak besar tidak hanya terhadap pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga terhadap pergerakan ekonomi di lapisan bawah. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Said Didu: Ngawur, Anak Pejabat Punya Dapur MBG Bentuk Konflik Kepentingan

Ia bahkan menegaskan bahwa pengawasan keuangan akan menjadi perhatian khusus dalam kepemimpinannya. Nanik menyebut akan bekerja sangat ketat bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam mengontrol setiap pengeluaran lembaga tersebut.

“Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke,” ujar dia.

Salah satu langkah yang langsung ditempuh BGN adalah menerapkan moratorium. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang sudah berjalan.

“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” ujar dia.

Tak hanya itu, BGN juga memutuskan untuk menghentikan sementara pembukaan titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keputusan tersebut diambil agar pemerintah dapat lebih dulu mengevaluasi kapasitas dapur-dapur yang telah beroperasi.

“Kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan,” terangnya.

Nanik menjelaskan bahwa penataan ini diperlukan karena distribusi dapur MBG saat ini dinilai belum merata. Sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Jawa, disebut memiliki konsentrasi dapur yang cukup tinggi dibanding daerah lain.

Karena itu, BGN akan menghitung kembali kebutuhan riil di setiap wilayah sebelum memutuskan membuka titik layanan baru.

“Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ucap dia.

Selain melakukan evaluasi di wilayah yang sudah berkembang, BGN juga berencana mengalihkan perhatian ke daerah-daerah yang selama ini belum banyak tersentuh program tersebut.

Baca Juga: SPPG Tak Ada di Daerah Terpencil, Kantin Sekolah jadi Alternatif Penyedia MBG

Menurut Nanik, kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan layanan ke depan.

“Dan juga kawasan-kawasan yang belum, teritorial yang belum terbangun,” imbuhnya.

Dengan strategi tersebut, BGN berharap program MBG tetap mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah, namun dengan tata kelola yang lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap anggaran negara.