Ultimatum BEM SI Reformasi Jilid II, Ini Respons Istana dan PDIP

Istana Kepresidenan langsung merespons tuntutan dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah yang memberi ultimatum kepada pemerintah untuk membenahi sengkarut ekonomi nasional dalam waktu 18 hari. Jika gagal, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi massa bertajuk Reformasi Jilid II.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik aspirasi tersebut sebagai masukan berharga. Namun, dari sisi eksekusi kebijakan, Prasetyo meluruskan bahwa kompleksitas persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara instan melalui tenggat waktu tertentu.

"Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Prasetyo memaparkan bahwa tantangan perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik, sehingga penanganannya membutuhkan proses matang. Meski begitu, Istana tidak melihat angka "18 hari" itu sebagai sebuah kekakuan, melainkan sebagai dorongan moral dari mahasiswa agar kabinet bekerja lebih cepat.

Sementara itu, ancaman aksi Reformasi Jilid II dari mahasiswa ini juga memantik respons dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia menilai persoalan ekonomi, kemunduran demokrasi, dan tata kelola pemerintahan saat ini sudah sepatutnya menjadi alarm bagi seluruh elemen bangsa.

Kendati demikian, Hasto mengingatkan bahwa beban berat ini tidak bisa hanya dipikul oleh sepihak saja.

"Ya berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto berharap Presiden Prabowo Subianto segera turun langsung memberikan arahan langsung demi memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.

"Kita berharap pemerintah melalui Presiden Prabowo memberikan suatu direction (arahan) terhadap berbagai persoalan ini. Sehingga berbagai kritik yang diberikan oleh dunia usaha tentang pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi untuk membangun trust (kepercayaan) itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Hasto juga menegaskan bahwa sebagai partai politik, PDIP siap berkomitmen dan mendukung penuh setiap langkah nyata pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.