Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        'PHK dan Sembako Naik,' Dadan Hindayana Dicap Biang Kerok Hidup Rakyat Makin Berat Lewat Korupsi MBG

        'PHK dan Sembako Naik,' Dadan Hindayana Dicap Biang Kerok Hidup Rakyat Makin Berat Lewat Korupsi MBG Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dinilai tidak sekadar merugikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensa bahkan menilai dampaknya telah menjalar ke kondisi ekonomi masyarakat secara lebih luas.

        Menurut Hensa, dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program unggulan pemerintah tersebut berkaitan dengan penggunaan dana fiskal negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.

        Baca Juga: Usai Korupsi Dadan Hindayana, Kini Isu Dana Telat Cair Bikin Mogok Dapur MBG

        Akibatnya, kata dia, efek yang muncul tidak hanya dirasakan penerima manfaat MBG, tetapi juga berdampak pada kemampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

        "Ini tuh kesalahannya si Dadan itu, dia pakai duit fiskal. Panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik, harga-harga yang lain naik, PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua," ujar Hensa.

        Ia menilai kasus tersebut menjadi salah satu alasan mengapa publik memberikan respons positif terhadap langkah penegak hukum yang menetapkan Dadan sebagai tersangka.

        Menurut Hensa, kemarahan publik bukan semata-mata karena dugaan korupsi dalam program MBG, tetapi karena masyarakat melihat dampak yang lebih besar terhadap kondisi ekonomi nasional.

        Karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG agar tata kelolanya menjadi lebih baik.

        Hensa bahkan menilai penghentian sementara program untuk kepentingan evaluasi tidak akan merugikan citra politik Presiden. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola anggaran negara.

        "Jadi mending dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat," katanya.

        Ia menambahkan bahwa evaluasi tidak berarti menghentikan program secara permanen. Pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki pola pelaksanaan MBG sebelum kembali dijalankan secara lebih luas di masa mendatang.

        Baca Juga: 'Kalian Harus Berhati-hati,' Amerika Serikat Ancam Tinggalkan Israel Sendirian Hadapi Iran

        Menurut Hensa, yang paling penting saat ini adalah memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak lagi menjadi celah bagi praktik penyimpangan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: