IHSG dan Rupiah Kompak Menguat di Tengah Rencana Demo 'Indonesia Bangkrut'

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah kompak menguat sejak awal perdagangan Jumat (12/6) di tengah rencana demonstrasi bertajuk 'Menuju Indonesia Bangkrut'. 

Data perdagangan menunjukkan IHSG dibuka melonjak 74,38 poin atau 1,26 persen ke level 5.960,27. Tak hanya itu, kelompok saham unggulan yang tergabung dalam Indeks LQ45 juga ikut menguat 9,97 poin atau 1,70 persen ke posisi 596,81.

Penguatan tersebut bahkan terus berlanjut. Hingga pukul 10.00 WIB, IHSG tercatat melesat lebih dari 2 persen dan kembali menembus level psikologis 6.000.

Di pasar valuta asing, rupiah juga tampil perkasa. Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda dibuka menguat ke level Rp17.950 per dolar Amerika Serikat.

Posisi tersebut menunjukkan penguatan sebesar 35,50 poin atau sekitar 0,21 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Kondisi pasar yang menghijau itu terjadi bersamaan dengan aksi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta. Titik kumpul demonstrasi ditetapkan di Lapangan FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, mulai pukul 10.00 WIB.

Baca Juga: Demo Indonesia Bangkrut! Netizen Berandai-andai Soal Pemimpin Ideal, Nama-nama Ini Muncul

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan aksi tersebut melibatkan BEM seluruh fakultas Universitas Indonesia yang berjumlah 15 organisasi. Selain itu, delapan organisasi mahasiswa dan kelompok gerakan lainnya juga dipastikan ikut bergabung.

Mereka terdiri dari BEM Keluarga Mahasiswa IPB University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, FMN UI, Pembebasan, hingga Serikat Mahasiswa Progresif UI (Semar UI).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah.

Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.