Rupiah dan BBM Lagi Wadidaw, Kelas Menengah Kita Sebenarnya Disayang Tidak Sama Pemerintah Prabowo?

Pelemahan tajam ini memicu kekhawatiran besar terhadap ketahanan ekonomi nasional, lantaran berpotensi mengerek harga kebutuhan pangan impor serta barang jadi di dalam negeri.

Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang langsung memukul daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, serta mengancam keberlangsungan sektor industri dan pelaku usaha.

Menanggapi hal itu, Dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menyoroti nasib masyarakat kelas menengah yang menjadi kelompok paling rentan terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Kondisi ini kian sulit karena adanya integrasi sistem kebijakan barcode pengisian BBM dengan data pajak, yang berpotensi membuat kelompok menengah tidak terdaftar sebagai penerima subsidi.

Wisnu memproyeksikan, jika pola konsumsi tidak berubah, kenaikan biaya transportasi saja mampu mendongkrak pengeluaran rumah tangga hingga belasan persen.

"Kenaikan biaya transportasi saja dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga hingga 15–20 persen. Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial (bansos). Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa," kata Wisnu.

Terkait langkah penanganan, Wisnu menilai kebijakan pemerintah seperti pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk sejumlah sektor industri masih kurang efektif.

Masalah utama saat ini tidak hanya terletak pada pelemahan rupiah, melainkan juga pada lonjakan harga komoditas global.

Sebagai solusi strategis, Wisnu menyarankan tiga langkah konkret, yakni melakukan pengalihan rute impor pasokan bahan baku, menggalakkan pemanfaatan produk domestik nasional.

"Serta meningkatkan kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat rantai pasok internal agar tidak ketergantungan pada pasar di luar kawasan. 

Berikut adalah hasil penyuntingan teks di atas agar menjadi lebih efektif, ringkas, dan mengalir, namun tetap mempertahankan esensi informasinya:

Sementara itu, dosen FEB UGM, Muhammad Nabiel Arzyan, M.Sc., menyoroti pentingnya pengembangan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dengan negara mitra dagang sebagai strategi mitigasi risiko. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan nilai tukar rupiah bersifat struktural, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya lewat instrumen moneter.

"Penggunaan mata uang lokal dapat menjadi salah satu mekanisme mitigasi risiko. Namun, isu nilai tukar rupiah pada dasarnya jauh lebih struktural,” jelas Nabiel.

Terkait dampak fiskal, Nabiel mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah dan lonjakan harga minyak dunia memberikan tekanan berat pada APBN, khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi.

Berdasarkan data realisasi hingga akhir Mei 2026, penyerapan anggaran pada sektor tersebut bahkan telah membengkak hingga kisaran 45 persen dari total alokasi yang dianggarkan.