Perang Bubat Dimulai: Jokowi vs PDIP Berebut Pemilih yang Sama Menuju 2029

Wartawan senior Hersubeno Arief menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan (PDIP) kini tengah memperebutkan ceruk pemilih yang sama menjelang Pemilu 2029.

Menurut Hersu, Jokowi dan PDIP memiliki basis pemilih yang relatif serupa, mulai dari wong cilik hingga kalangan nasionalis moderat. Selama lebih dari satu dekade, keduanya tumbuh bersama dan saling memperkuat.

"Jokowi dan PDIP itu sekarang jelas sedang memperebutkan pasar politik atau segmen politik yang sama Selama lebih dari satu dekade, Jokowi dan PDIP itu tumbuh bersama dalam basis pemilih yang relatif serupa," ucap Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Senin (15/6).

"Pemilih nasionalis, wong cilik, kelas menengah bawah, pemilih moderat, dan sebagian besar dari pemilih Islam non-ideologis atau abangan. Jadi ketika Jokowi masih berada di dalam PDIP, keduanya itu saling memperkuat," imbuhnya.

Namun, sejak Jokowi keluar dari orbit PDIP dan mulai membangun poros baru melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hubungan tersebut berubah menjadi kompetisi. 

"Sebuah kompetisi yang sebenarnya sudah berlangsung secara keras pada Pemilu Legislatif, Pilpres, serta Pilkada tahun 2024 — saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden," jelas Hersu.

Ia menambahkan, kerja sama Jokowi dan PDIP dalam Pilpres 2014 hingga 2019 merupakan simbiosis mutualisme, sehingga ketika keduanya terlibat perang terbuka maka akan menjadi perang bubat, perang habis-habisan. 

"Bagi Jokowi ini adalah pertarungan hidup mati bagi kelanjutan dinastinya. Karena tidak ada tawar-menawar — kalau Gibran masih akan tetap menjadi setidaknya wakil presiden atau bahkan presiden — dia harus punya kendaraan politik yang sangat kuat, yakni dalam hal ini adalah PSI," jelasnya.

"Sementara bagi PDIP ini adalah perang eksistensi sebagai partai yang dalam beberapa pemilu terakhir tampil sebagai partai pemenang pemilu," tandas Hersu.

Sebelumnya, Politikus PDI-P, Guntur Romli, menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai sejak Desember 2024. 

Ia menyebut Jokowi dipecat bersama Gibran Rakabuming, Bobby Nasution, dan 27 kader lain karena dianggap melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta aturan internal partai.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas langkah PSI yang berencana menempatkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. 

Baca Juga: Ancaman Terbesar PDIP: Jokowi Bawa Pulang Pemilih ke PSI

Baca Juga: PDIP Buka-bukaan: Jokowi, Gibran, Bobby Didepak Bersama 27 Kader

Guntur menekankan bahwa Jokowi bukan mundur, melainkan dipecat, sehingga urusan bergabungnya Jokowi dengan partai lain bukan lagi ranah PDI-P.

"Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby dan 27 orang lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konsitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai. Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran," ujar Guntur, dikutip Senin (15/6).