Ancaman Terbesar PDIP: Jokowi Bawa Pulang Pemilih ke PSI

Wartawan senior Hersubeno Arief menilai ancaman terbesar bagi PDI Perjuangan (PDIP) bukan sekadar karena Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Hersu, yang paling berbahaya bagi PDIP adalah jika Jokowi berhasil membawa sebagian pemilih tradisional partai banteng ke rumah politik barunya.

'Dari sudut pandang PDIP, ancaman terbesar itu bukan hanya karena Jokowi masuk PSI — tapi ancaman terbesar adalah jika Jokowi berhasil membawa sebagian pemilih tradisional PDIP ke rumah politik yang baru," ungkap Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Senin (15/6).

Karena itu, rencana PSI menempatkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina serta safari politiknya ke berbagai daerah tidak bisa dianggap sebagai seremoni biasa.

"Penjaketan Jokowi sebagai ketua dewan pembina PSI dan kemudian safari politiknya ke Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur itu tidak bisa dibaca sebagai seremoni biasa maupun kunjungan biasa. Ini adalah konsolidasi politik yang berpotensi menggerus suara PDIP kembali," tandasnya.

Sebelumnya, Politikus PDI-P, Guntur Romli, menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai sejak Desember 2024. 

Ia menyebut Jokowi dipecat bersama Gibran Rakabuming, Bobby Nasution, dan 27 kader lain karena dianggap melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta aturan internal partai.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas langkah PSI yang berencana menempatkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina.

Baca Juga: Jokowi Sukses Gembosi PDIP di Era Kepresidenan

Guntur menekankan bahwa Jokowi bukan mundur, melainkan dipecat, sehingga urusan bergabungnya Jokowi dengan partai lain bukan lagi ranah PDI-P.

"Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby dan 27 orang lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konsitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai. Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran," ujar Guntur, dikutip Senin (15/6).