BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Penghematan Capai Rp3 Triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut berlaku mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026, mengikuti jadwal libur sekolah yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara program tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi pelaksanaan program MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jadi, memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program MBG pada SPPG," ujar Agustina dalam jumpa pers di kantor BGN, Kamis (18/6/2026).

Menurut Agustina, penghentian sementara distribusi MBG juga berkaitan dengan evaluasi pemberian insentif harian kepada SPPG yang saat ini berjumlah 27.820 unit di seluruh Indonesia.

BGN memperkirakan penghentian penyaluran insentif selama 18 hari masa libur sekolah berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, yaitu 27.820, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3,004 triliun," katanya.

Pemerintah memastikan anggaran yang tidak terserap selama periode penghentian sementara akan dikelola sesuai kebutuhan program dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG guna meningkatkan efektivitas penyaluran manfaat dan tata kelola anggaran.

Baca Juga: BGN Rombak Skema MBG 2027, Siapkan Pengurangan 8 Juta Penerima Manfaat

Baca Juga: Efisiensi MBG Bikin APBN Hemat Rp12 Triliun, Qodari Bongkar Skenario Besar Pemerintah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan menunjukkan adanya potensi efisiensi anggaran yang cukup besar melalui penataan penerima manfaat, evaluasi SPPG, serta perbaikan tata kelola program.

"Menurut laporan atau rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulan. Artinya setahun itu bisa sekitar Rp12 triliun," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).