Efisiensi MBG Bikin APBN Hemat Rp12 Triliun, Qodari Bongkar Skenario Besar Pemerintah

Pemerintah mulai mengencangkan ikat pinggang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah evaluasi besar-besaran yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), muncul proyeksi penghematan anggaran yang nilainya tidak main-main, mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyebut langkah penataan ulang penerima manfaat, evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga perbaikan tata kelola program berpotensi memangkas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6), Qodari mengungkapkan hasil pembahasan yang sebelumnya dilakukan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun," kata Qodari.

Menurut dia, angka tersebut berasal dari berbagai langkah efisiensi yang tengah disiapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program MBG agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Baca Juga: 'Proyek Itu Jahat', Konsultan Sekolah Rakyat Curhat Belum Dibayar 6 Bulan

Qodari menjelaskan, pemerintah saat ini masih menunggu hasil kajian komprehensif yang dilakukan BGN selama masa libur sekolah. Kajian itu akan menjadi dasar dalam menentukan berbagai kebijakan lanjutan, termasuk terkait jumlah dapur MBG, pola pemberian insentif, hingga kelompok penerima manfaat yang menjadi prioritas utama.

Beberapa aspek yang sedang dievaluasi meliputi penghitungan ulang insentif operasional, penataan jumlah SPPG, serta optimalisasi penerima manfaat kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.

"Fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ungkap dia.

Langkah efisiensi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya memangkas pagu anggaran MBG dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Dari semula Rp335 triliun, anggaran program tersebut kini turun menjadi Rp268 triliun.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (15/6) menjelaskan bahwa program MBG ke depan akan lebih difokuskan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan gizi paling mendesak.

Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Sementara itu, siswa SMA, khususnya yang berasal dari keluarga mampu, berpotensi tidak lagi menjadi sasaran utama program.

Baca Juga: 'Komnas HAM Tidak Paham', Natalius Pigai Tak Terima MBG Dibilang Langgar HAM

Agustina menegaskan bahwa setelah proses penyusunan ulang penerima manfaat selesai dilakukan, BGN akan memusatkan perhatian pada pembenahan tata kelola SPPG agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan berkualitas.

Dengan berbagai langkah penyesuaian tersebut, pemerintah berharap MBG tidak hanya tetap berjalan, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sembari menjaga efisiensi anggaran negara.