Kementan Garansi Tidak Ada Perampasan Tanah Adat dalam Proyek Cetak Sawah 2.000 Hektare Papua

Pemerintah membantah tegas isu mengenai dugaan perampasan hak atas tanah masyarakat adat dalam proyek cetak sawah di Papua Pegunungan. Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan seluruh tahapan pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat dan menghormati hak ulayat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan lahan sawah baru di Papua ditargetkan mencapai total 2.000 hektare pada 2026. Hal tersebut disampaikan saat melakukan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (20/6/2026).

"Pengembangan sawah baru di Papua merupakan visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia. Papua memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri," ujar Amran dalam keterangan resmi Kementan, Selasa (23/6/2026).

Menanggapi isu dugaan perampasan tanah adat, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menegaskan seluruh tahapan program telah disepakati bersama masyarakat adat.

"Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani," tegas Hermanto.

Ia menjelaskan, program cetak sawah di Papua Pegunungan merupakan kelanjutan dari pengembangan lahan sawah seluas 90 hektare yang telah diselesaikan sebelumnya.

"Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 ditambah 1.910 hektare menjadi 2.000 hektare yang kami targetkan selesai pada 2026," katanya.

Untuk memastikan keberlanjutan usaha tani, Kementan juga menyiapkan berbagai dukungan produksi, mulai dari benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi petani penggarap.

"Khusus untuk Papua Pegunungan, kita berikan prioritas untuk membangun sektor pertanian, terutama pangan. Karena itu saya sudah dua kali datang ke sini dalam waktu sebulan. Mungkin nanti saya akan lebih sering datang ke sini," ujar Hermanto.

Baca Juga: Gaji Rp8 Juta Bikin Heboh, Kementan Bongkar Rekrutmen Sensus Pertanian Palsu!

Baca Juga: Tanah di Eks Hotel Sultan Mau Buat Apa? Begini Jawaban Pemerintah

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pemetaan Andy Wijanarko, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Pegunungan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh adat, tokoh agama, kelompok tani, serta masyarakat setempat.

Menurut Kementan, pelibatan tokoh adat dan masyarakat lokal sejak awal pembukaan lahan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan persawahan yang dikembangkan sehingga keberlanjutan program dapat terjaga.