Soal Dugaan 'Uang Suap' Rp20 juta BEM UBK, Ini Kata Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi dugaan penerimaan uang oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) yang mencuat setelah aksi unjuk rasa dan audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan aliran dana sebesar Rp20 juta yang diterima fungsionaris BEM Fakultas Hukum UBK. Dugaan itu mencuat usai audiensi dengan Wakil Presiden pada 15 Juni 2026 dan kemudian menjadi perbincangan luas di media sosial.

Yusril mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Sebagai mantan aktivis mahasiswa, ia menilai kejadian itu menjadi pelajaran penting bagi gerakan mahasiswa agar tetap menjaga idealisme dan integritas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu. Tapi kita juga menghargai mereka yang berterus terang, mengakui kesalahan, dan meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi," kata Yusril.

Meski demikian, Yusril tetap memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Menurutnya, sikap tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Ia juga menegaskan pemerintah tetap mendukung gerakan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dan gerakan moral yang memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi.

"Dan saya mendukung kegiatan mahasiswa itu sebagai gerakan moral yang kita support, serta mendukung kebebasan mereka berekspresi. Kita juga memberikan dukungan seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai gerakan hati nurani dan moral," ujarnya.

Yusril menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap perjuangan mahasiswa. Ia mengingatkan agar gerakan yang dibangun tetap murni dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain.

"Tapi sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa agar tetap menjaga integritas. Perjuangan itu harus murni. Karena itu, tetaplah teguh memegang prinsip dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga memastikan pemerintah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi demonstrasi, kata dia, tetap diperbolehkan selama berlangsung damai dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Kebebasan berekspresi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat itu dihormati pemerintah. Kapan pun mahasiswa ingin menyampaikan aksi unjuk rasa, selama dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban masyarakat, hal itu diperbolehkan," katanya.

Baca Juga: Yusril Sebut Presiden Prabowo Pantau Kasus Korupsi Imigrasi, Soroti Dugaan Aliran Rp145,5 Miliar di Imigrasi

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan pihak Istana akan memantau perkembangan kasus tersebut. Ia mengaku masih akan menelusuri informasi yang beredar, termasuk video pengakuan mahasiswa yang viral di media sosial.

Berdasarkan laporan KalderaNews.com, Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin mengakui uang sebesar Rp20 juta diberikan untuk memindahkan lokasi aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI. Namun, rencana pemindahan lokasi demonstrasi tersebut pada akhirnya tidak terlaksana.