Soal Demo Dukung MBG, Pemerintah Sampaikan Ini

Pemerintah membantah dugaan adanya pengkondisian dalam aksi demonstrasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan muncul di sejumlah daerah. Pemerintah menegaskan menghormati seluruh bentuk penyampaian pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program prioritas tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," ujar Kurnia kepada wartawan seusai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah aksi massa yang menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG di berbagai daerah. Aksi tersebut berlangsung setelah sebelumnya mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat menggelar demonstrasi yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut Kurnia, pemerintah saat ini berfokus melakukan pembenahan tata kelola Program MBG agar implementasinya berjalan lebih baik. Ia menyebut perbaikan dilakukan di berbagai lini, terutama setelah adanya jajaran pimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," katanya.

Sementara itu, BGN sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah penataan program. Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari pada 18 Juni lalu menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah seiring penghentian sementara distribusi MBG pada periode tersebut.

Baca Juga: Hotman Paris Usul Program MBG dalam Bentuk Makanan Diubah Jadi Uang Tunai: Serahkan ke Orang Tua!

Kebijakan itu diterapkan sebagai bagian dari upaya penataan dan standardisasi tata kelola program serta untuk mendukung efisiensi anggaran. Berdasarkan data BGN, saat ini terdapat 27.820 unit SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah.

Dengan asumsi penghentian pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 18 hari masa libur sekolah, BGN memperkirakan efisiensi anggaran insentif SPPG dapat mencapai sekitar Rp3 triliun.

Pemerintah menegaskan berbagai evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.