Mahfud MD Minta Prabowo Ungkap Pihak yang Disebut Membayar Demonstran

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap secara terbuka pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi mahasiswa sebagaimana disampaikan dalam pidatonya di Gorontalo.

Menurut Mahfud, tudingan mengenai adanya demonstran yang dibayar seharusnya disertai penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terang siapa pihak yang membayar dan siapa kelompok yang menerima pembayaran tersebut.

"Kalau memang ada yang dibayar, harusnya diomongkan saja secara terang-terangan. Siapa yang dibayar, siapa yang membayar. Kalau hanya menyebut ada mahasiswa yang dibayar tanpa menjelaskan lebih lanjut, lalu apa yang bisa diperbaiki dari situasi itu?" kata Mahfud usai acara buku “Politik Hukum di Indonesia” di University Club UGM, Kamis (25/6/2026).

Mahfud mengakui bahwa dalam sejarah pergerakan mahasiswa selalu terdapat kelompok-kelompok kecil yang berada di luar arus utama perjuangan mahasiswa. Menurutnya, fenomena tersebut sudah terjadi sejak masa lalu, termasuk adanya mahasiswa yang merangkap sebagai informan atau memiliki kedekatan dengan pihak tertentu.

Meski demikian, ia menegaskan kelompok semacam itu biasanya berjumlah kecil dan mudah dikenali. Karena itu, Mahfud mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah terpecah oleh kepentingan politik tertentu.

"Jangan sampai mahasiswa dipecah-pecah. Ada BEM tandingan, ada kelompok ini dan itu. Yang penting perjuangan dilakukan secara objektif untuk mendorong perbaikan," ujarnya.

Pernyataan Mahfud merupakan respons atas pidato Presiden Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di Limboto, Gorontalo, Rabu (24/6). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku mengetahui adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi terhadap pemerintah.

"Hati-hati, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, saya tahu itu," kata Prabowo di hadapan peserta acara.

Presiden juga menyinggung fenomena peserta demonstrasi yang dinilainya tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan. Namun, ia tidak menyebut pihak mana yang dimaksud maupun kelompok yang diduga menerima pembiayaan.

Dalam pidato yang sama, Prabowo menjelaskan pandangannya mengenai arah pembangunan ekonomi nasional. Ia mengungkapkan pengalaman politiknya selama beberapa dekade serta kritiknya terhadap kebijakan ekonomi yang menurutnya pernah terlalu dipengaruhi pendekatan neoliberal.

Prabowo mencontohkan perdebatan mengenai impor beras ketika dirinya masih memimpin organisasi petani. Saat itu, ia menolak kebijakan impor beras menjelang masa panen karena dinilai dapat menekan harga gabah dan merugikan petani dalam negeri.

Baca Juga: Sambil Menahan Geram, Mahfud MD: Pelaku Korupsi di BGN Sudah Keterlaluan, Hukum Mati Saja Tuh

Menurut Prabowo, negara harus hadir melindungi kelompok ekonomi lemah, termasuk petani dan nelayan. Ia menegaskan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, Mahfud menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi yang sah. Karena itu, apabila terdapat tuduhan mengenai demonstrasi yang dibayar, pemerintah perlu menyampaikan bukti dan identitas pihak yang terlibat agar publik memperoleh kejelasan dan tidak terjadi generalisasi terhadap gerakan mahasiswa secara keseluruhan.