DPR Ungkap Pemerintah Tak Biarkan BBM Nonsubsidi Ikuti Harga Pasar

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia disebut tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan pemerintah masih melakukan intervensi dalam penetapan harga jual BBM nonsubsidi agar tidak membebani masyarakat.

Menurut Bambang, meskipun BBM nonsubsidi tidak menerima subsidi langsung dari negara, pemerintah tetap berperan dalam menentukan harga jualnya. Ia menilai masyarakat perlu mengetahui bahwa harga BBM nonsubsidi yang berlaku saat ini bukan sepenuhnya harga ekonomi.

Sebagai contoh, Bambang menyebut harga Pertamax RON 92. Berdasarkan penjelasan PT Pertamina, biaya atau modal untuk satu liter Pertamax mencapai sekitar 1,1 dolar AS atau setara Rp19 ribu. Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta Pertamina menjual Pertamax dengan harga Rp16.250 per liter di sebagian besar wilayah Indonesia.

“Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi pun, ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual full dengan harga ekonomi. Artinya apa? Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang nonsubsidi pun, pemerintah melakukan intervensi,” kata Bambang di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan Pertamina Patra Niaga sejak 10 Juni 2026. Dalam penyesuaian itu, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Selain membahas harga BBM, Bambang memastikan pasokan energi nasional masih berada dalam kondisi aman. Ia menyebut ketersediaan BBM bersubsidi diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun. Sementara itu, stok LPG nasional saat ini memiliki cadangan lebih dari 12 hari.

Menurutnya, ketahanan pasokan energi Indonesia tetap terjaga meski sebelumnya muncul kekhawatiran akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut didukung oleh langkah pemerintah yang memperluas sumber pasokan minyak dan gas dari berbagai negara.

Bambang juga menyinggung laporan lembaga jasa keuangan J.P. Morgan yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat ketahanan energi terbaik kedua dari 52 negara yang dievaluasi pada Maret lalu.

“Ini bukan suatu rilis yang sekadar menyenangkan hati, tetapi juga menggambarkan bagaimana effort Indonesia di dalam mengatasi semua ini,” ujarnya.

Baca Juga: Harga BBM Diperkirakan Turun Bulan Depan, Ini Alasannya

Di sisi lain, Bambang mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat transisi energi melalui peningkatan penggunaan bahan bakar nabati. Program biodiesel B40 dijadwalkan meningkat menjadi B50 mulai 1 Juli 2026.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut dapat memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

“Ini juga luar biasa, tidak ada satu negara di dunia pun yang hari ini melaksanakan itu,” katanya.