Menko Zulhas: Saya Tahu Keresahan Mitra BGN

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Zulkifli Hasan menyatakan memahami berbagai keresahan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program MBG. Ia memastikan pemerintah akan meninjau seluruh laporan dan berupaya agar para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung program tersebut tidak dirugikan.

Dalam audiensi dengan Presidium Mitra MBG di Jakarta, Kamis (25/6/2026), Zulkifli juga memastikan para mitra akan dilibatkan dalam rapat koordinasi bersama BGN dan pemangku kepentingan terkait guna membahas berbagai persoalan di lapangan.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli.

Presidium Mitra MBG yang terdiri atas sejumlah organisasi, seperti Gapembi, HMD GEMAS, APGI3T, REL MBG, APPBGN, dan PBNU, menyampaikan berbagai aspirasi. Mereka meminta pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi dengan BGN.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony menilai keterlibatan asosiasi penting untuk menjembatani komunikasi antara BGN dan mitra. Ia juga menyebut kehadiran mitra telah membantu negara menghemat anggaran pembangunan dapur MBG yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp111,28 triliun jika seluruh target dapur dibangun menggunakan APBN.

Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi mengatakan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk di wilayah 3T. Namun, sejumlah SPPG di daerah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang dinilai belum sepenuhnya didukung kesiapan di lapangan.

"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.

Dari PBNU, M. Khoiron dan Ai Rahmawati mengungkapkan target pengembangan 1.000 SPPG di lingkungan pesantren masih menghadapi kendala. Hingga kini baru sekitar 214 dapur beroperasi, sementara lebih dari 130 titik lainnya belum terealisasi, terutama karena persoalan koordinasi dan komunikasi dengan BGN.

"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoiron.

Baca Juga: Prabowo Tantang Pengkritik MBG, Minta Tanya Langsung ke Petani dan Anak-Anak

Ketua REL MBG Chaerul Shaleh menyoroti dampak Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur sehingga mengurangi pendapatan relawan. Sementara Ketua APPBGN Ahmad Yazdi menilai komunikasi antara BGN dan mitra semakin terbatas serta belum adanya mekanisme pengawasan independen dan aturan yang jelas terkait penghentian operasional SPPG.

"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.

Perwakilan HMD GEMAS, Yanuar, juga meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan memperkuat pendekatan kolaboratif dengan para mitra.

Meski menyampaikan sejumlah persoalan, Presidium Mitra MBG menegaskan tetap berkomitmen mendukung keberhasilan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi berbasis komoditas lokal, dan efisiensi anggaran. Mereka berharap aspirasi para mitra mendapat perhatian sehingga program dapat berjalan optimal untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.