Indonesia Kecolongan Rp200 Triliun per Tahun Gara-Gara Pencurian Ikan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia kehilangan pendapatan lebih dari Rp200 triliun per tahun akibat pencurian ikan oleh kapal nelayan asing. Kondisi tersebut terjadi ketika nelayan lokal masih menghadapi keterbatasan armada dan kemampuan untuk menjangkau wilayah laut lebih jauh.

Zulhas mengatakan informasi mengenai potensi kerugian tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, kapal nelayan dari negara lain memiliki kemampuan dan ukuran yang lebih besar sehingga dapat masuk ke wilayah perairan Indonesia.

"Banyak lagi aturan yang rumit macam-macam, akhirnya kita dirugikan oleh negara lain. Ikan kita menurut Menteri Kelautan, Rp200 triliun lebih per tahun dicuri karena nelayan negara lain punya kemampuan, kapalnya besar, ya. Negara-negara lain banyak masuk ke tempat kita karena nelayan kita tadi, miskin tidak berdaya, punya kapalnya kecil, enggak bisa ke tengah," bebernya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk 10 Provinsi di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Zulhas, persoalan tersebut juga tercermin dari masih rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN). Hingga saat ini, NTN berada di level 103, sedangkan pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 120.

Angka tersebut berada di bawah Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 127,84 per Juli 2026.

"Juga lagi yang belum berhasil, mengangkat nasib nelayan. Kalau petani karbohidrat padi, nilai tukar dari 116 sudah kita naik 127 sudah jauh. Nelayan itu masih 103. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya. Kenapa nelayan, nelayan sampai paling miskin itu nelayan, 103," ungkapnya.

Zulhas mengatakan pemerintah akan memfokuskan kebijakan untuk meningkatkan NTN hingga mencapai target 120.

"Sedih kita, itu saudara kita. Nah, itu yang tidak boleh terjadi di negara Pancasila. Enggak boleh terjadi! Kita enggak boleh merasa itu bukan saudara kita, itu saudara kita, sebangsa dan setanah air. Harus kita angkat. Itulah kebijakan Pak Prabowo tahun ini kita akan fokus nelayan dari 103, doakan mudah-mudahan kita bisa kejar sampai 120," tuturnya.

Selain persoalan nelayan, Zulhas mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam program strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut masih ditemukan praktik curang dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah, kata Zulhas, telah memproses sejumlah oknum melalui jalur hukum.

"Ada juga yang enggak berhasil kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan. Kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan. Sudah mulai tanda-tanda 1-2 bulan ini, kasih waktu kita akan selesaikan," tegasnya.

Zulhas juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Salah satu persoalan yang ditemukan adalah penempatan koperasi yang dinilai tidak strategis, termasuk lokasi yang sulit dijangkau.

"Ada juga pekerjaan yang besar membangun koperasi 80.000, tidak gampang. Oh ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada. Nah, itu ya kita tertibkan," serunya.

Baca Juga: Zulhas Akui Program MBG Banyak Maling, Pemerintah Janji Tertibkan

Baca Juga: Zulhas Buka-bukaan! Pernah Dikasih Dana Rp890 Miliar oleh George Soros

Baca Juga: Zulhas Curiga Ada yang Sengaja Serang Kopdes Merah Putih, Isu Dibangun di Tengah Laut Disebut Tak Masuk Akal

Dia mengatakan pemerintah masih memeriksa lokasi dan penyebab persoalan tersebut sebelum melakukan penertiban.

"Tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa. Kita akan tertibkan gitu. Itu contoh-contoh yang belum berhasil," dia menekankan.