DPR Kritik Manajemen PLN: Jangan Sampai Presiden Prabowo yang Disalahkan

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengkritik efektivitas manajemen operasional PT PLN (Persero) dalam menjaga stabilitas pasokan listrik. Ia mengingatkan jajaran direksi PLN agar persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat tidak berujung pada sorotan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kritik tersebut disampaikan Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PLN di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam rapat itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan sistem kelistrikan di Pulau Jawa sudah tidak lagi mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026.

Darmawan menjelaskan, kondisi tersebut ditopang oleh tambahan pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, yakni 4.500 kkal/kg ke atas. Menurut dia, PLN memperoleh tambahan pasokan sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026 di luar pasokan eksisting, serta tambahan 3 juta ton per bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2026.

Tambahan pasokan itu disebut meningkatkan daya mampu pasok sistem kelistrikan Jawa sebesar 5 gigawatt (GW), sehingga berada di atas 35,9 GW.

"Kondisi sistem kelistrikan Jawa sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak tanggal 21 Juni 2026. Kondisi ini secara bersama-sama terus kami jaga dan kita tingkatkan," ujar Darmawan, Kamis (2/7/2026). 

Menanggapi paparan tersebut, Ramson menilai masih ada persoalan efektivitas manajemen operasional PLN. Ia menyebut keluhan masyarakat di daerah pemilihan kerap berujung pada sorotan terhadap Presiden, meski persoalan tersebut menurutnya berada pada ranah operasional perusahaan.

"Rakyat mengeluh di dapil, yang disalahkan akhirnya ujung-ujungnya Bapak Presiden. Padahal ini hanya masalah manajemen operasional saja yang kurang efektif," tegas Ramson.

Ramson kemudian menyoroti pelaksanaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) batu bara. Menurut dia, instrumen kebijakan untuk menjaga pasokan batu bara bagi PLN sudah tersedia, termasuk kewajiban pasokan domestik dan harga khusus batu bara untuk sektor kelistrikan.

"Dulu kita putuskan DMO 25% dan DPO. Saya fight untuk itu guna menjaga eksistensi PLN. Saat harga pasar mencapai 200 dolar AS per metrik ton, PLN tetap dijamin mendapatkan harga 70 dolar AS. Instrumennya sudah ada, ini bagaimana manajerial PLN merealisasikannya? Bicara dong sama Dirjen Batu Bara, bicara sama Menteri ESDM. Mana ini? Kumpulkan perusahaan-perusahaannya, jangan hanya retorika," ujar Ramson.

Selain menyoroti pasokan batu bara, Ramson juga menyinggung transparansi komunikasi direksi PLN. Ia menyampaikan keberatan terhadap adanya pembahasan tertutup atau pertemuan yang ia sebut sebagai "setengah kamar" sebelum rapat resmi berlangsung.

"Kita jangan setengah kamar dua jam, sedangkan di forum resmi hanya satu jam. Kita di sini untuk rakyat, rapat ini terbuka untuk rakyat. Saya digaji untuk rakyat, dikasih tunjangan untuk rakyat, semua untuk rakyat," ucapnya.

Ramson juga mengingatkan jajaran direksi PLN, termasuk pejabat yang baru menjabat, bahwa keberlangsungan PLN tidak lepas dari dukungan politik anggaran di parlemen. Ia menyinggung pengalamannya saat memperjuangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat kondisi keuangan PLN.

Baca Juga: Pipanisasi PLN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Warga di Dua Kecamatan Sukabumi

Baca Juga: PLN Amankan 1,8 Juta Ton Batu Bara Tambahan pada Juli 2026

Menanggapi kritik tersebut, Darmawan menjelaskan bahwa manajemen PLN telah melakukan langkah khusus untuk mengawal pasokan energi primer. Ia menyebut koordinasi dengan Kementerian ESDM dilakukan setiap hari.

"Mohon izin pimpinan, kami saat ini setiap hari berkoordinasi langsung di Kementerian ESDM. Bahkan kami berkantor di Direktorat Jenderal Minerba yang merangkap Plt. Dirjen Ketenagalistrikan. Tiap pagi kami me-review seluruh kontrak eksisting dan memetakan kebutuhan kalori rendah (LRC) hingga menengah-tinggi," jelas Darmawan.

Darmawan memastikan tambahan pasokan sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026 dan 3 juta ton per bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2026 akan diprioritaskan pada batu bara berkalori 4.500 kkal/kg ke atas. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, terutama di Pulau Jawa.