Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal Solar, Indonesia Tak Akan Impor Lagi dan Rusia Tak Akan Ekspor

        Soal Solar, Indonesia Tak Akan Impor Lagi dan Rusia Tak Akan Ekspor Kredit Foto: Reuters/TASS/Sergey Bobylev
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Indonesia dan Rusia mengeluarkan kebijakan penting soal solar hari ini. Meski kedua negara tidak melakukan perdagangan solar secara langsung, melainkan hanya minyak mentah, kebijakan masing-masing negara menjadi menarik. 

        Indonesia memperluas penggunaan biodiesel melalui penerapan mandatori B50 untuk mengurangi ketergantungan impor solar, sementara Rusia justru memperketat ekspor solar guna mengamankan pasokan di dalam negeri.

        Presiden Prabowo Subianto mengatakan penerapan mandatori biodiesel B50 akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi nasional. Program tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun atau sekitar 10 miliar dolar AS setiap tahun karena berkurangnya kebutuhan impor solar.

        "Kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar Rp170 triliun. 10 miliar dolar (AS) kita hemat," kata Prabowo saat peluncuran Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

        Menurut Prabowo, penghematan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi. 

        Selain melalui program biodiesel, pemerintah juga berupaya menekan kebocoran devisa dari berbagai sektor, termasuk pemberantasan penyelundupan komoditas seperti timah yang diperkirakan dapat menghemat devisa hingga 2–3 miliar dolar AS.

        "Kita hemat di sini 10 miliar dolar (mandatori B50), nanti kita hemat di beberapa tempat. Penyelundupan timah, kita hemat 2-3 miliar dolar, dan sebagainya," ujarnya.

        Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penghematan devisa dari kebijakan B50 meningkat dibandingkan implementasi mandatori B40 yang sebelumnya mampu menghemat sekitar Rp133,3 triliun.

        Selain mengurangi impor solar, penerapan B50 diperkirakan meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026.

        Di sisi lain, Rusia mengambil kebijakan berbeda dengan memperketat ekspor solar untuk memastikan ketersediaan pasokan di pasar domestik.

        Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pemerintah akan memberlakukan larangan penuh ekspor bahan bakar diesel bagi produsen produk minyak bumi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar setelah produksi bahan bakar terganggu akibat kerusakan sejumlah kilang minyak.

        "Kami juga akan mulai mengimpor produk minyak pada Juli dan meningkatkan volume produksi dengan menggunakan produk minyak yang memiliki kelas lingkungan lebih rendah," kata Novak dalam rapat kabinet bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, Rabu (8/7).

        Menurut Novak, sejumlah fasilitas pengolahan minyak mengalami kerusakan akibat serangan terhadap infrastruktur energi sehingga produksi bensin dan solar sempat menurun. Meski demikian, ia menyebut kondisi pasar bahan bakar Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda stabil.

        Larangan sementara ekspor solar sebenarnya telah diterapkan Rusia sejak akhir Januari 2026. Kini, pemerintah memperluas pembatasan tersebut kepada produsen produk minyak bumi hingga 31 Juli 2026, mencakup ekspor solar, bahan bakar laut, serta sejumlah produk migas lainnya.

        Baca Juga: Kemendag Tarik Minyakita Diduga Berbau Solar di Jawa Tengah, Produsen Terancam Sanksi

        Gangguan terhadap pasokan energi Rusia juga dipengaruhi serangan drone Ukraina yang menyasar sejumlah kilang minyak. Staf Umum Ukraina sebelumnya mengklaim telah menyerang 16 kilang minyak dan terminal bahan bakar utama Rusia sepanjang Januari hingga Juni, yang disebut melumpuhkan lebih dari 30 persen kapasitas penyulingan minyak negara tersebut.

        Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui serangan terhadap infrastruktur energi telah berkontribusi terhadap berkurangnya pasokan bahan bakar. Namun, ia menegaskan situasi masih berada dalam kendali pemerintah.

        "Saat ini, kami memang mengalami kekurangan, tetapi situasinya belum kritis," kata Putin, seraya menambahkan bahwa fasilitas energi yang rusak sedang diperbaiki dengan cepat.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: