Sekolah Negeri Krisis Murid Baru di Berbagai Daerah, Puan Maharani Sentil Pemerintah

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan sorotan terkait fenomena banyaknya sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Puan mengingatkan pemerintah agar segera menjadikan kondisi ini sebagai alarm untuk melakukan evaluasi terhadap peta layanan pendidikan dasar nasional.

"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," tegas Puan Maharani dalam keterangan resminya, Rabu (15/7/2026).

Isu kelangkaan pendaftar di sekolah negeri tengah menjadi perbincangan hangat. Berdasarkan laporan dari berbagai wilayah, beberapa daerah mengalami penurunan jumlah murid baru secara signifikan:

• Kota Semarang: Sejumlah SD negeri dilaporkan hanya mendapatkan kurang dari 10 pendaftar.
• Kota Solo: Dinas Pendidikan setempat mencatat sedikitnya delapan SD negeri mengalami kekurangan murid.
• Kabupaten Gunungkidul (DIY): Sebanyak 13 SD negeri dan swasta tidak mendapatkan satu pun murid baru, sementara 427 sekolah lainnya belum mampu memenuhi kuota daya tampung.
• Kabupaten Temanggung: Sebanyak 35 SD negeri hanya memperoleh lima murid baru, bahkan satu sekolah tidak mendapatkan murid sama sekali.
• Kabupaten Sragen: Sebanyak 166 SD mengalami kekurangan murid dengan jumlah siswa baru di bawah 10 orang.

Fenomena ini juga viral di media sosial melalui berbagai video Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video tersebut memperlihatkan ruang kelas yang sepi, seperti di SDN 3 Bukit Karangasem, Bali, serta beberapa SD di Boyolali, Tulungagung, dan Demak yang dilaporkan hanya menerima sedikit siswa, bahkan ada yang hanya memperoleh satu murid baru.

Berdasarkan analisis awal, terdapat dua faktor utama yang diduga menjadi penyebab krisis murid, yakni penurunan jumlah anak usia sekolah di sejumlah daerah serta pergeseran preferensi masyarakat yang kini lebih memilih sekolah swasta atau model pendidikan lain.

Menyikapi kondisi tersebut, Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan kajian dan pengecekan secara komprehensif di lapangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut bersifat nasional atau hanya terjadi di daerah tertentu.

"Jika memang hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah," imbuh Puan.

Namun, jika persoalan ini terbukti terjadi secara masif di tingkat nasional, Puan menegaskan solusinya tidak boleh hanya berupa penutupan atau penggabungan (merger) sekolah.

Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar yang berkualitas, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.