Safari Politik ke Lampung Bikin Jokowi Kena Semprot Ketua DPR: Jaga Situasi Tetap Adem Ya

Safari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung mulai memunculkan respons dari kalangan elite politik nasional. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengingatkan agar setiap aktivitas politik tetap dilakukan dengan menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah situasi global yang dinilai masih penuh ketidakpastian.

Puan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan politik ke berbagai daerah, termasuk Jokowi. Ia tak masalah mantan presiden itu memulai rangkaian safari politiknya di Lampung, 25-27 Juni 2026. 

Baca Juga: Sensus Jadi Kunci Buka Potensi Ekonomi Kreatif Indonesia, Masyarakat Diminta Partisipatif ke Petugas

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," ujar Puan usai memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6).

Puan, meski demikian, mengingatkan bahwa dinamika politik nasional sebaiknya tidak memperkeruh situasi ketika dunia masih menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi.

"Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian, ya tetap adem aja," katanya.

Pernyataan Puan dipandang sebagai sinyal agar seluruh tokoh politik mengedepankan stabilitas dibanding memunculkan dinamika politik yang berpotensi menambah ketegangan di dalam negeri.

Selama di Lampung, Jokowi mengikuti prosesi pemberian gelar adat yang menjadi perhatian publik. Dalam ritual tersebut, ia mengenakan pakaian adat Lampung dan menjalani rangkaian prosesi, termasuk menginjak kepala kerbau yang telah diletakkan di atas karpet merah sebagai bagian dari tradisi adat setempat.

Adapun Jokowi dalam kunjungannya baru-baru itu menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa". Hal itu didapatkannya melalui prosesi adat yang digelar di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung.

Prosesi itu sempat memunculkan berbagai tanggapan di ruang publik. Namun Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus menegaskan seluruh rangkaian acara merupakan inisiatif masyarakat adat Lampung, bukan permintaan dari Jokowi.

"Ritual itu bukan Pak Jokowi buat. Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut," kata Bestari.

Penjelasan serupa juga disampaikan Tokoh Adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur. Ia mengatakan pemberian gelar adat atau muakhi merupakan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dalam budaya masyarakat Lampung.

"Prosesi pemberian muakhi (gelar adat) ini memang sudah berlangsung ribuan tahun lalu di Lampung. Ini adalah bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan nemui nyimah atau silaturahmi," ujar Mawardi.

Safari Jokowi ke Lampung menjadi sorotan karena dinilai sebagai awal dari rangkaian kunjungan ke berbagai daerah setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Baca Juga: Diprediksi Jauh Hari, Manuver Politik Jokowi Akhirnya Malah Buktikan Hasil Penelitian Hasto PDIP

Puan Maharani, Di tengah beragam tafsir politik yang muncul, memilih mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif agar dinamika politik nasional tidak mengganggu stabilitas di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.