DPR Tuntut Pemerintah Segera Evaluasi MBG: APBN Kita Gak Kuat, Indonesia Akan Bangkrut

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu segera dievaluasi dari sisi pembiayaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan bahwa pelaksanaan program dengan skala anggaran yang sangat besar perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara agar tidak mengganggu pembiayaan sektor publik lainnya.

Menurut Charles, pemerintah perlu melakukan efisiensi dan merumuskan ulang desain program makan bergizi gratis agar anggaran yang digunakan lebih proporsional dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Alumni UGM: Kami Tak Pernah Lihat Jokowi Ikut Satu Kali Pun Acara Dies Natalis

Ia mengingatkan bahwa apabila program tetap dijalankan dengan skema dan kebutuhan anggaran saat ini tanpa evaluasi, tekanan semakin besar akan datang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau diteruskan dengan jumlah anggaran sebesar ini maka negara akan bangkrut, Pak. APBN kita enggak akan kuat dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak akan bisa memberikan pelayanan kepada publik sesuai yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan akan terganggu, pendidikan akan terganggu," kata Charles, dikutip Jumat (17/7/2026).

Selain sektor kesehatan dan pendidikan, ia juga menyinggung bahwa anggaran untuk beasiswa maupun penelitian telah mengalami pengurangan sehingga menurutnya diperlukan penataan kembali prioritas belanja negara.

Karena itu, ia meminta pemerintah menghitung kembali jumlah penerima manfaat yang layak memperoleh MBG. Menurutnya, sasaran program sebaiknya difokuskan kepada kelompok rentan seperti anak-anak dengan gizi buruk, anak berisiko stunting, ibu hamil dan ibu menyusui.

Charles juga meminta setiap elemen masyarakat menyiapkan kajian mengenai jumlah penerima manfaat yang ideal beserta simulasi kebutuhan anggarannya.

Menurutnya, kajian tersebut akan membantu pihaknya dalam merumuskan rekomendasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan namun dengan beban fiskal yang lebih terukur.

"Jadi, harus ada efisiensi besar-besaran di program ini. Kalau memang terus mau dijalankan, harus diberikan dengan tepat sasaran dengan anggaran yang masuk akal," tandasnya.

Baca Juga: IKN Pamer Sudah Miliki Pusat Finansial usai Tak Dipilih Prabowo Jadi Lokasi PFII: Ada 6 Bank di Sana

Pernyataan Charles merupakan bagian dari pandangan yang disampaikannya dalam forum dewan terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. Ia mendorong agar reformulasi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan kemampuan fiskal negara tetap terjaga dalam mendukung berbagai layanan publik lainnya.