Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal...

Pemerintah optimistis Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus menghasilkan keuntungan yang besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebut peluang tersebut sudah terbuka lebar. 

Menurut Purbaya, salah satu faktor yang diyakini akan membuat Kopdes memperoleh keuntungan adalah keputusan pemerintah yang menjadikan koperasi tersebut sebagai jalur resmi penyaluran seluruh barang bersubsidi.

“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu,” katanya.

Dengan skema tersebut, Purbaya menilai Kopdes akan memperoleh margin keuntungan yang cukup besar karena menjadi satu-satunya saluran resmi penjualan barang bersubsidi kepada masyarakat.

Baca Juga: Prabowo: Bersyukur, Indonesia Bukan Dipimpin Orang Bodoh dan Penakut!

“Harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal nggak ada, nggak ada itu ya, asal nggak dikorupsi lah harusnya sih aman,” ujarnya.

Tak hanya mengandalkan penyaluran barang subsidi, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan pembiayaan dalam jumlah besar agar operasional Kopdes berjalan optimal.

Purbaya mengungkapkan, program tersebut akan didukung pendanaan hingga Rp240 triliun yang bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pembayaran pokok maupun bunga pinjaman itu nantinya akan dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Keuangan selama enam tahun.

“Ini program besar loh, Rp240 triliun selama 6 tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil. Pokok dan bunganya selama 6 tahun ke depan, mungkin setahun sekitar 40 triliun. Sesuai dengan jumlah operasi yang beroperasi, koperasi yang beroperasi,” ucapnya.

Baca Juga: Pejabat Dikit-dikit Korupsi, Mendagri: Kampanye Mahal, Gajinya Gak Nutup!

Ia memastikan persoalan pendanaan tidak akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada tata kelola agar pelaksanaan program berlangsung rapi, transparan, dan minim kebocoran.

“Jadi untuk pendanaan sudah nggak ada isu lagi, hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapih dan bersih dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan,” katanya.