Belanja Pengadaan Pemerintah Capai Rp911,7 Triliun, ICEF-IPFE Buka Peluang bagi UMKM

Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 resmi digelar sebagai ajang mempertemukan pelaku usaha dengan sekitar 15.000 pembeli (buyer) dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN. Forum ini digelar di tengah nilai belanja pengadaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada 29–31 Juli 2026 itu merupakan kolaborasi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Mengusung tema Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas, forum tersebut menjadi wadah memperkuat ekosistem pengadaan nasional yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan besarnya nilai pengadaan pemerintah menjadikan sektor tersebut sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

“Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat,” ujar Sarah saat membuka ICEF–IPFE 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Sarah, berdasarkan data Inaproc, nilai belanja pengadaan pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun sehingga setiap kebijakan pengadaan memiliki dampak langsung terhadap dunia usaha, industri, serta penggunaan produk dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe menilai ICEF-IPFE menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta.

“Forum yang diikuti sekitar 135 penyedia tersebut dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kesiapan ekspor pelaku usaha, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi masuk ke dalam Katalog Elektronik,” kata Juan.

Selama tiga hari penyelenggaraan, ICEF-IPFE menghadirkan berbagai agenda, mulai dari talkshow, temu bisnis, bimbingan teknis, hingga sertifikasi profesi untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan sekaligus membuka peluang bisnis bagi sektor swasta.

Penyelenggara menargetkan sekitar 15.000 pengunjung yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), hingga pemerintah daerah.

Pameran tersebut menempati area seluas 1.800 meter persegi dengan 50 stan yang diisi oleh 39 peserta, terdiri atas 29 perusahaan dan 10 lembaga. Berbagai inovasi produk, layanan, dan solusi teknologi pengadaan dipamerkan untuk mendukung transformasi sistem pengadaan pemerintah.

Salah satu peserta, Mbizmarket, kembali berpartisipasi sebagai lokapasar mitra LKPP. Platform tersebut menyediakan layanan pengadaan digital yang mendukung pencarian produk dalam negeri, informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga administrasi transaksi dan perpajakan.

CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Hermawan mengatakan digitalisasi pengadaan perlu diikuti percepatan sistem pembayaran agar proses pengadaan semakin terintegrasi.

Baca Juga: Katalog Elektronik Versi 6 Dorong Belanja Pemerintah Lebih Transparan

Baca Juga: Di Rapat Paripurna, Purbaya Soroti Belanja Pemerintah yang Bengkak di 2025

“Keterlibatan Mbizmarket dalam ajang Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) selama tiga tahun berturut-turut merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung transformasi pengadaan digital pemerintah. Bagi kami, ICEF adalah wadah strategis yang tidak hanya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin efisien, transparan, dan inklusif,” ujarnya.

Selain menjadi ajang temu bisnis, ICEF-IPFE 2026 juga diharapkan memperluas pemanfaatan produk dalam negeri, meningkatkan partisipasi UMKM dalam e-Katalog pemerintah, serta mempercepat transformasi sistem pengadaan nasional yang lebih modern dan berbasis data.