Tito: MBG Bisa Putar Uang Negara di Daerah, APBD Tak Perlu Keluar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah ikut memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoptimalkan pasokan pangan dari daerah masing-masing.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membuat anggaran negara untuk MBG ikut berputar di daerah sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Arahan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi virtual lintas daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Ia meminta potensi produksi pangan daerah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tito mengatakan pemerintah daerah dapat melibatkan dinas pertanian dan dinas perikanan untuk membantu memasok kebutuhan SPPG. Dengan begitu, produk yang dihasilkan petani dan nelayan lokal bisa masuk ke dalam rantai pasok program MBG.

"Dan kemudian juga bisa memanfaatkan dinas pertanian, kemudian dinas perikanan mungkin ya, yang ada di daerah masing-masing untuk memasok bahan baku di SPPG," ujar Tito.

Menurut Tito, keterlibatan produsen pangan lokal membuat anggaran MBG tidak hanya berhenti sebagai belanja untuk pemenuhan kebutuhan makanan. Dana tersebut juga dapat berputar di daerah melalui penyerapan produk pertanian, perikanan, dan komoditas pangan lainnya.

Ia menilai kondisi tersebut bisa memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian daerah. Terlebih, pelaksanaan MBG dinilai dapat membantu pemerintah daerah mencapai sejumlah indikator pembangunan tanpa harus menggunakan anggaran daerah.

"Nah ini semua sebetulnya program MBG ini semua indikator itu akan terbantu oleh dengan program MBG, indikator kinerja kepala daerah tanpa APBD," kata Tito.

Tito menilai salah satu keuntungan bagi pemerintah daerah adalah pembiayaan utama program MBG berasal dari APBN. Dengan demikian, APBD tidak perlu dialokasikan untuk membiayai program tersebut dan dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah lainnya.

"APBD-nya sudah APBN. APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain," ujarnya.

Selain berdampak terhadap perputaran ekonomi, Tito menyebut MBG berpotensi membantu sejumlah indikator pembangunan daerah. Program tersebut dinilai dapat berkontribusi terhadap upaya pengurangan kemiskinan ekstrem, pengangguran, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, Tito menekankan dukungan pemerintah daerah tidak berhenti pada penyediaan bahan baku. Kepala daerah juga diminta membantu mempercepat proses perizinan yang dibutuhkan agar operasional SPPG dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga: Rocky Gerung ke Kabinet Bayangan Era Prabowo: Lu Pro Kapitalis Kalau Lu Anti-Koperasi dan Anti-MBG

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tito meminta perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kesehatan, dilibatkan untuk memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan persyaratan tersebut.

"Memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," ujar Tito.

Arahan tersebut disebut telah ditindaklanjuti Kemendagri melalui surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan dukungan administratif dan teknis tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperketat akurasi data penerima manfaat MBG. BGN bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri bekerja sama untuk memutakhirkan data penerima program.

Data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata akan dimanfaatkan untuk membantu mencegah terjadinya data penerima ganda. Dengan sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan manfaat program diterima oleh orang yang tepat.

"Jadi satu orang, satu penerima manfaat," kata Tito.