Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ironi Kemerdekaan: Sejuta Sarjana Indonesia Masih Jadi Pengangguran

        Ironi Kemerdekaan: Sejuta Sarjana Indonesia Masih Jadi Pengangguran Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti fenomena pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya menembus lebih dari satu juta orang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026 mencatat ada 7,22 juta penduduk tidak bekerja, dengan 1.033.182 di antaranya merupakan lulusan diploma hingga doktoral.

        Dalam pidatonya sebagai Inspektur Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026), Megawati mengaku heran.

        "Indonesia merdeka harus ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Bingung saya karena saya baru saja berapa hari ini diganggu oleh koran, karena katanya banyak orang-orang pintar itu tidak punya pekerjaan dan jumlahnya saya bingung kenapa katanya sampai sejuta. Ke mana mereka?" ungkapnya, dikutip Selasa (18/8).

        Ia menegaskan telah menugaskan tim untuk menelusuri langsung ke lapangan guna mencari penyebab utama.

        "Ini sedang saya suruh urus untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi. Itulah jalan peradaban kita," tegas Megawati.

        Megawati menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi adalah kunci agar pendidikan tidak berhenti hanya sebagai gelar, melainkan menjadi motor pembangunan.

        Baca Juga: Dialog Bukan Peluru: Hasto PDIP Tegaskan Jalan Damai untuk Aceh

        Selain isu pengangguran, Megawati juga menyinggung kondisi politik dan hukum di Indonesia. Ia menilai penegakan hukum masih lemah karena adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan.

        "Jalan ini menuntut dukungan sistem politik, khususnya perwujudan Indonesia sebagai suatu negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan, bukan seperti sekarang ini. Hukum yang ada tetap ada, tetapi yang namanya berkeadilan bagi semua tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak berjalan dengan baik," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: