Jelang Muktamar NU, Gus Lilur Minta Prabowo Cegah Nama Presiden Dimanfaatkan

Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden maupun menggunakan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU.

Permintaan itu disampaikan menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Gus Lilur mengaku menerima informasi dari sumber terpercaya mengenai dugaan adanya gerakan yang berupaya memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat di lingkaran pemerintahan.

“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan jejaring yang melibatkan sembilan pembantu presiden. Beberapa nama yang disebut antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji Irfan Yusuf.

Gus Lilur menyebut pihak-pihak tersebut diduga menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.

“Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.

Namun, Gus Lilur mengaku tidak percaya bahwa gerakan tersebut benar-benar diketahui atau diperintahkan Presiden Prabowo.

Karena itu, ia meminta Prabowo turun tangan untuk memastikan tidak ada pembantu Presiden yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, ataupun pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU.

“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.

Gus Lilur menilai persoalan tersebut penting karena sejumlah nama yang disebut dalam informasi itu memiliki posisi di pemerintahan sekaligus berhubungan dengan struktur NU.

Juri Ardiantoro, misalnya, merupakan Wakil Menteri Sekretaris Negara. Sementara Saifullah Yusuf menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU.

Menurut Gus Lilur, hubungan antara jabatan pemerintahan dan posisi dalam organisasi NU harus dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.

“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Jika benar ada gerakan untuk mengarahkan suksesi NU, Gus Lilur menduga terdapat kepentingan untuk mempertahankan posisi dan pengaruh politik melalui penguasaan struktur organisasi NU.

“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ujarnya.

Gus Lilur secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang dinilainya memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki posisi penting dalam struktur NU.

“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.

Selain soal intervensi kekuasaan, Gus Lilur mempertanyakan sumber pembiayaan jika memang terdapat operasi politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar ke-35 NU.

Ia mempertanyakan kemungkinan adanya penggunaan fasilitas negara, dana APBN, ataupun pembiayaan dari pihak swasta untuk kepentingan tertentu dalam proses pemilihan kepemimpinan NU.

“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.

Namun, Gus Lilur menegaskan bahwa dirinya tidak menuduh dana APBN telah digunakan untuk membeli suara Muktamar.

“Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar perebutan posisi Ketua Umum maupun Rais Aam. Independensi dan marwah NU sebagai organisasi keagamaan juga menjadi taruhan.

“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah tradisi perjuangan NU akan tergeser oleh transaksi politik.

“Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.

Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo memberikan kejelasan mengenai dugaan gerakan tersebut. Menurut dia, publik perlu mengetahui apakah upaya mengarahkan kepemimpinan NU merupakan kebijakan Presiden atau hanya manuver sejumlah pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan kekuasaan.

“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” katanya.

Ia berharap Presiden tidak membiarkan muncul persepsi bahwa Istana ikut menentukan kepemimpinan PBNU.

“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujar Gus Lilur.

Ia juga menyerukan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin untuk menjaga independensi Muktamar ke-35 NU.

“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” katanya.

Baca Juga: Plan B Jokowi Jika Gibran Tak Lagi Jadi Cawapres Prabowo

Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang mendukung ataupun menolak kandidat tertentu. Menurutnya, seluruh kandidat yang maju harus mendapatkan kesempatan yang sama selama memenuhi aturan organisasi.

“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Gus Lilur kembali meminta Presiden Prabowo memastikan pemerintahan yang dipimpinnya tidak digunakan untuk mengintervensi proses internal NU.

“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” katanya.

“Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkas Gus Lilur.