Susul Anies dan Jokowi? Bahlil Minta Meutya Hafid Bentuk 'Pasukan Udara' di Daerah

Sejumlah tokoh politik mulai menunjukkan aktivitas yang dapat dibaca sebagai bagian dari persiapan menuju kontestasi politik 2029. Anies disebut hampir pasti mendapat dukungan Partai Gerakan Rakyat yang diklaim telah terdaftar di Kementerian Hukum pada 23 Juli 2026.

Di sisi lain, Joko Widodo (Jokowi) juga semakin aktif melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Aktivitas tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga pengaruh politik sekaligus memperkuat jejaring yang dapat mendukung perkembangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam dinamika tersebut, Partai Golkar juga mulai memperkuat struktur organisasi, khususnya di bidang media dan penggalangan opini. Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, segera membentuk struktur Media dan Penggalangan Opini (MPO) di seluruh tingkatan daerah.

Bahlil menyebut jaringan MPO sebagai "pasukan udara". Menurut dia, keberadaan struktur tersebut penting untuk menghadapi serangan di media sosial sekaligus memastikan informasi dan pesan Partai Golkar dapat tersampaikan dengan baik.

"Untuk Ibu Meutya, karena musda-musda sudah selesai. Saya meminta untuk MPO harus segera dibentuk di semua struktur di bawah. Provinsi, kabupaten/kota. Jadi angkatan apa, angkatan baru itu apa ya namanya? Pasukan udara. Pasukan udara ini kalau tidak, waduh, bahaya kita," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, anggota DPR RI dari Golkar, serta pimpinan DPD Golkar se-Indonesia.

Bahlil menilai penguatan struktur media dan opini diperlukan untuk mengantisipasi serangan di media sosial yang dapat menyasar dirinya maupun Partai Golkar.

Ia juga menyinggung pengalaman pribadi ketika menghadapi derasnya sorotan dan serangan publik di media sosial pada awal 2025. Bahlil mengatakan pengalaman tersebut menjadi pembelajaran mengenai pentingnya pengelolaan komunikasi yang matang.

"Saya sudah pernah merasakan betul pernah menjadi bubur ayam di 2025 Januari. Iya, benar pun kalau tidak mampu kita tata dengan baik, akan susah pesan itu tersampaikan. Apalagi kalau ada kelirunya," kata Bahlil.

Karena itu, Bahlil meminta jaringan MPO di daerah segera direvitalisasi dan diisi oleh kader-kader yang aktif. Struktur yang belum tersedia diminta segera dibentuk, sementara struktur yang sudah ada tetapi tidak aktif diminta diperkuat.

Baca Juga: Abaikan Gugatan Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi, PSI Percayakan pada PDIP

"Jadi saya minta untuk struktur kita di bawah harus segera direhabilitasi, yang belum ada segera diadakan, yang sudah ada diperkuat, yang tidak aktif segera cari yang aktif," ujarnya.

Penguatan struktur MPO tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Partai Golkar setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan sebelum partai beralih sepenuhnya pada eksekusi program aksi lapangan pada 2027 mendatang.

Aktivitas sejumlah tokoh dan partai tersebut menunjukkan bahwa persiapan menuju 2029 mulai berlangsung melalui penguatan jejaring, konsolidasi organisasi, serta pengelolaan komunikasi politik. Dalam konteks Golkar, Bahlil kini mendorong penguatan struktur media dan opini hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota sebagai bagian dari konsolidasi tersebut.