Kredit Foto: Youtube
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis ini didorong agar eksekusi program unggulan (flagship) Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat. Sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Luhut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, guna mendiskusikan evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola gizi nasional.
"Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Luhut juga menekankan pentingnya refocusing lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," pintanya.
Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Luhut memberikan apresiasi atas langkah tegas Kepala BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menurut dia, penindakan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses yang paling mendasar.
Baca Juga: Lodewyk Pusung: Dapur MBG Milik Nanik S Deyang Sering Diklaim 'Punya Prabowo'
Baca Juga: Nanik S Deyang Bakal Dipanggil? Besok Lodewyk Pusung Bakal Seret Pihak Terlibat Korupsi MBG
Baca Juga: Bukan Rp480 Triliun, Purbaya Pastikan Anggaran MBG 2027 Cuma Rp240 Triliun
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, DEN berkomitmen penuh membantu perbaikan tata kelola dengan memberikan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat digitalisasi sistem BGN.
Melalui integrasi digital, seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.
"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," pungkas Luhut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: