Kredit Foto: Istimewa
Kasus dugaan keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur, terus bertambah. Hingga Rabu (2/9/2026) siang, jumlah korban tercatat mencapai 566 orang.
Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi secara menyeluruh dan terbuka untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut.
Menurut Yahya, investigasi tidak cukup hanya untuk mengetahui sumber keracunan. Hasil pemeriksaan juga harus menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Saya minta BGN melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka untuk mengetahui penyebab kasus keracunan dan membenahi tata kelola dengan detail dan terinci," ujar Yahya kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Yahya juga meminta BGN memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal serta menanggung biaya pengobatan mereka.
"Saya minta korban keracunan ditangani dengan baik dan biayanya ditanggung oleh BGN," katanya.
Politikus Partai Golkar itu menilai masih munculnya kasus keracunan menunjukkan tata kelola program MBG belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Menurutnya, berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan pimpinan BGN belum menyentuh seluruh dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan program tersebut.
"Walaupun Kepala BGN yang baru sudah melakukan perbaikan dan tindakan tegas, tapi belum menyentuh seluruh dapur yang ada," ujarnya.
Yahya mengapresiasi langkah BGN yang menutup sementara dapur yang diduga menjadi sumber keracunan serta mencopot kepala dapur tersebut.
Namun, ia menilai tindakan tersebut harus diikuti evaluasi menyeluruh, terutama terhadap tata kelola, sistem pengawasan, dan kualitas sumber daya manusia yang mengelola dapur MBG.
"Saya menghargai tindakan tegas BGN yang menutup sementara dapur yang menyebabkan keracunan dan mencopot kepala dapurnya. Tindakan tegas tersebut perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan dan SDM pengelola dapur," jelas Yahya.
Selain evaluasi, Yahya mendorong BGN meningkatkan kapasitas para kepala dapur. Menurutnya, pengelolaan makanan untuk program MBG harus dilakukan secara profesional, disiplin, dan memiliki integritas tinggi.
Pengawasan terhadap setiap dapur MBG juga dinilai perlu diperkuat. Yahya mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, hingga orang tua murid.
"Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN," tegasnya.
Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Capai 566 Orang
Sebelumnya, dugaan keracunan terjadi setelah menu MBG disalurkan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo.
Korban awalnya diketahui berasal dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba’ul Hikam Putat Tanggulangin. Namun, keluhan kesehatan kemudian juga dilaporkan dialami siswa dari 19 sekolah lainnya.
Hingga Rabu siang, jumlah korban telah mencapai 566 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan sebanyak 88 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Sementara sekitar 470 korban lainnya telah diperbolehkan pulang atau menjalani rawat jalan setelah kondisi mereka dinyatakan mulai stabil.
Baca Juga: 40 Ribu Siswa Keracunan MBG Tanpa Tersangka, Ekonom INDEF Desak Pemerintah Revisi Total
Para korban yang masih menjalani rawat inap mendapat penanganan di sejumlah rumah sakit. Secara umum, kondisi korban yang dirawat dilaporkan stabil.
Kasus tersebut kini menjadi sorotan karena kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola penyediaan makanan dalam program MBG.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy
Tag Terkait: