KDM Dinilai Terlalu Berisik Meributkan Hal-Hal Sepele Tapi Tidak Punya Perencanaan yang Baik

Isu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2026 hingga tujuh kali mendapat sorotan. Pemerhati sosial Ali Syarief menilai kondisi tersebut perlu dilihat dalam konteks pola perencanaan dan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ali Syarief menilai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi selama ini lebih banyak berfokus pada persoalan teknis dan masalah yang muncul di lapangan.

Menurut dia, pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan perencanaan strategis untuk mengelola Jawa Barat dalam jangka panjang.

"Jawa Barat bukan pemerintahan kecil yang dapat dikelola hanya dengan pendekatan ‘ada masalah, segera kerjakan’. Provinsi ini butuh perencanaan strategis jangka panjang untuk mengatasi isu pendidikan, lingkungan, transportasi, hingga ancaman bencana," ujar Ali dalam kritiknya.

Sorotan terhadap pola perencanaan tersebut juga dikaitkan dengan beredarnya kabar mengenai pernyataan Dedi Mulyadi dalam sebuah rapat.

Dalam kabar yang beredar di kalangan birokrasi, Dedi disebut menyampaikan pernyataan berbahasa Sunda yang mempertanyakan pentingnya perencanaan

Pernyataan yang beredar tersebut berbunyi, "Saya tidak peduli perencanaan, yang saya lihat ada masalah, ada uang atau tidak ada uang laksanakan, nanti uangnya kita cari."

Ali menilai, apabila pernyataan tersebut benar disampaikan dalam konteks pengambilan kebijakan pemerintahan, hal itu perlu menjadi perhatian.

Menurut dia, respons cepat terhadap persoalan di lapangan tetap penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan perencanaan dan kemampuan menghitung konsekuensi kebijakan.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah kabar mengenai perubahan APBD Jawa Barat 2026 yang disebut telah dilakukan hingga tujuh kali.

Frekuensi perubahan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pemerintah daerah. Pergeseran anggaran sendiri dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, kondisi darurat, maupun penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan.

Karena itu, perubahan APBD tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan. Namun, jika perubahan dilakukan berulang kali, publik dapat mempertanyakan dasar, urgensi, serta mekanisme perubahan anggaran tersebut.

Ali Syarief kemudian mendorong agar pengelolaan APBD Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah perlu memperhitungkan kemampuan fiskal, kesinambungan program, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Di tengah besarnya tantangan pembangunan Jawa Barat, perdebatan mengenai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi pun menjadi bagian dari perhatian publik. Respons cepat terhadap persoalan di lapangan dinilai tetap diperlukan, tetapi perlu ditopang perencanaan strategis agar kebijakan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek.