Terkepung Karhutla, Menhub Instruksikan Transportasi Siaga

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menginstruksikan seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap sarana dan prasarana transportasi di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Atas dasar itu, Menhub menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-MHB 4 TAHUN 2026 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Sarana dan Prasarana Transportasi dari Bahaya Kebakaran Hutan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Dampak yang timbul akibat karhutla tidak main-main, mulai dari menurunkan jarak pandang, mengganggu kualitas udara, bahkan berdampak pada keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional sarana dan prasarana transportasi," ujar Menhub di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

"Karena itu, saya menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk mewaspadai dan memitigasi risiko dampak karhutla pada sektor transportasi," pinta dia. 

Menhub menekankan bahwa dalam kondisi apapun, keselamatan dan keamanan transportasi harus selalu jadi prioritas utama. Ia pun meminta seluruh jajarannya untuk melakukan langkah-langkah mitigasi secara optimal guna memastikan operasional transportasi di wilayah terdampak tetap berjalan aman serta lancar.

"Saya minta seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan responsif dalam menghadapi dampak karhutla pada sektor transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, serta kereta api. Kesiapsiagaan sejak dini juga penting dilakukan untuk meminimalisasi risiko gangguan layanan transportasi di titik-titik rawan karhutla," terangnya.

Di sektor darat dan kereta api, Menhub meminta jajarannya untuk melakukan sejumlah hal, di antaranya memotong rumput dan mengelola semak di sepanjang ruang milik jalan (Rumija) serta jalur rel agar tidak menjadi bahan bakar api. Juga turut mewajibkan bus, truk, dan kereta api untuk menurunkan kecepatan saat memasuki zona rawan asap. 

Kemudian, memasang papan informasi digital (Variable Message Sign) untuk memeringatkan pengendara mengenai sebaran asap; serta menyiapkan rute alternatif apabila jalur arteri utama terisolasi oleh karhutla.

Selanjutnya di sektor laut dan sungai, Menhub Dudy mewajibkan seluruh kapal untuk mengaktifkan Radar dan Automatic Identification System (AIS) selama melintasi area berkabut asap. 

Selain itu, ia juga menginstruksikan awak kapal untuk membunyikan suling kabut secara periodik dan menyalakan lampu navigasi intensitas tinggi; serta mengeluarkan larangan berlayar sementara jika jarak pandang di sungai atau laut berada di bawah ambang batas aman.

Adapun pada sektor udara, Menhub mewajibkan operator bandara untuk mengawasi batas minimum operasional jarak pandang secara ketat berdasarkan data BMKG, menginstruksikan maskapai untuk menyusun rencana darurat penundaan (delay), pengalihan (divert), atau pembatalan jadwal terbang demi keselamatan, serta mengintensifkan patroli darat di perimeter bandara guna mencegah lonjakan titik api dekat lintasan pacu pesawat. 

Berikutnya, memanfaatkan sistem informasi cuaca penerbangan terkini untuk mengambil keputusan praterbang sebelum pesawat lepas landas, mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pendaratan presisi apabila kondisi pesawat dan bandara mendukung, serta penyesuaian jadwal operasional pesawat udara mengikuti kondisi aktual di lapangan dengan memerhatikan Notice to Air Missions (NOTAM) terbaru tentang perubahan kondisi pada bandara terdampak.

Baca Juga: Siap-Siap Harga Tiket Pesawat Naik? Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge

Baca Juga: Kemenhub Beri Izin Pesawat Asing untuk Bantu Penanganan Karhutla di Kalimantan

Baca Juga: Ban Roda Utama Pecah, Kemenhub: Pesawat Garuda GA604 Tetap Mendarat Selamat di Makassar

Kemudian, Menhub juga meminta jajarannya untuk mengintegrasikan data titik panas (hotspot) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan pusat kendali di sektor transportasi darat, laut, dan udara untuk respons cepat sebelum api meluas sinergi dan koordinasi dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, AirNav Indonesia, BMKG, dan Satgas Karhutla daerah untuk pembaharuan data, serta mengidentifikasi dan melaporkan potensi ancaman keamanan, termasuk gangguan fasilitas transportasi.

Instruksi lainnya, meningkatkan pengawasan dan patroli terhadap akses orang, barang dan kendaraan, mengimbau masyarakat sekitar fasilitas transportasi untuk tidak membuka lahan dengan metode bakar, dan menyampaikan informasi kepada pengguna jasa transportasi secara cepat, tepat, dan transparan.

"Saya berharap seluruh pihak, khususnya stakeholder transportasi dapat bersinergi dalam menghadapi dampak karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Saya juga sangat berharap semoga karhutla dapat teratasi secara tuntas, sehingga sektor transportasi di tanah air dapat kembali beroperasi dengan normal," pungkas Menhub.