PKS Minta BGN Beri Hadiah bagi Pelapor MBG yang Rawan Keracunan

Rentetan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai berulangnya insiden tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Menurut dia, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah makanan dibagikan dan menimbulkan masalah.

"Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia," ujar Netty di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Netty meminta BGN memperketat pengawasan seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.Menurut Netty, titik rawan harus diidentifikasi secara menyeluruh. Pengawasan mencakup penyusunan petunjuk teknis, pemilihan dan penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi makanan.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui penyebab setiap insiden secara spesifik. Pemerintah perlu memastikan apakah persoalan berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, waktu konsumsi, maupun distribusi.

Selain evaluasi, Netty mendesak BGN memublikasikan hasil audit setiap kasus keracunan MBG secara transparan.

Menurut dia, hasil pemeriksaan tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen internal. Temuan dari satu daerah perlu dijadikan bahan pembelajaran bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah lain.

Netty juga mendorong BGN memperkuat mekanisme pengaduan publik. Menurut dia, orang tua, guru, dan masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan dugaan masalah terkait kualitas maupun keamanan makanan MBG.

Kanal pengaduan tersebut, kata dia, harus responsif sehingga laporan mengenai indikasi pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.

"Partisipasi masyarakat perlu kita dorong. Kalau ada laporan yang valid dan terbukti membantu menemukan atau mencegah pelanggaran, saya kira pemerintah juga dapat mempertimbangkan bentuk apresiasi atau reward bagi pelapor," jelasnya.