AHY Janji Kawal Kebijakan Prabowo: Rakyat Membutuhkan Kepastian, Dunia Usaha Membutuhkan Kepastian

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kepastian bukan hanya dibutuhkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi kebutuhan penting bagi dunia usaha. Karena itu, pengelolaan negara harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: AHY: Hukum Tak Boleh Berubah karena Nama, Jabatan, Kekayaan atau Kedekatan dengan Penguasa

"Rakyat membutuhkan kepastian, dunia usaha membutuhkan kepastian, negara membutuhkan kepercayaan," tutur AHY, dikutip Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menyoroti pentingnya menjaga pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan pemberantasan korupsi berjalan konsisten.

AHY menyatakan pihaknya mendukung tekad presiden untuk menutup kebocoran kekayaan negara. Namun, dukungan tersebut juga diikuti dengan penekanan agar setiap penggunaan uang negara tetap berada dalam koridor akuntabilitas.

"Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Penggunaan keuangan negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional harus kita jaga akuntabilitasnya," ujar AHY.

Baginya, pengawalan terhadap pemerintahan tidak cukup hanya dengan memberikan dukungan terhadap program-program yang dianggap baik. Tata kelola dan penggunaan anggaran juga harus diperhatikan agar kebijakan pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar penyimpangan dan korupsi tidak kembali menjadi sumber kebocoran kekayaan negara. Sebab, menurutnya, kualitas tata kelola pemerintahan pada akhirnya akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha.

"Ingat, ketertiban penggunaan uang negara dan tata kelola yang bersih pada akhirnya adalah persoalan kepercayaan," kata AHY.

Pesan tersebut menjadi penting karena kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih memiliki hubungan langsung dengan iklim ekonomi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan investasi maupun menjalankan kegiatan bisnis.

Sementara bagi masyarakat, kepastian hukum menjadi jaminan bahwa hak mereka mendapatkan perlakuan yang adil tetap terlindungi.

AHY sebelumnya juga menegaskan bahwa hukum tidak boleh membedakan warga berdasarkan nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama ketika berhadapan dengan hukum.

"Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan," tegas AHY.

Ia juga meminta kader partainya menerapkan prinsip tersebut dari lingkungan internal partai. Menurutnya, tidak boleh ada pembelaan terhadap pihak yang salah hanya karena hubungan pertemanan atau kedekatan politik.

"Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," ungkapnya.

Baginya, kepastian hukum pada akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan ekonomi nasional. Ketika hukum dapat dipercaya dan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, kepercayaan publik serta dunia usaha dapat tumbuh lebih kuat.

Baca Juga: AHY Sindir Penguasa Suka Setting Pemilu Lewat Polisi hingga ASN: Mesti Belajar dari SBY

"Tidak ada ekonomi yang kuat, tidak ada ekonomi yang sehat tanpa hukum yang dapat dipercaya," ujar AHY.