AHY Sindir Penguasa Suka Setting Pemilu Lewat Polisi hingga ASN: Mesti Belajar dari SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu tidak diarahkan untuk menguntungkan pihak atau kelompok tertentu. Ia meminta seluruh unsur negara menjaga netralitas dan memastikan kontestasi politik berlangsung secara adil.

AHY mengarahkan perhatian pada pengalaman pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mengingatkan bahwa partainya pernah memimpin negara selama dua periode dan kemudian mengalami pergantian kekuasaan secara damai.

Baca Juga: AHY Ingatkan Penguasa Bahwa Kekuasaan Punya Batas Waktu: Jangan Halang-halangi Hak Rakyat untuk...

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," kata AHY, dikutip Senin (7/9/2026).

AHY kemudian mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya menjadi formalitas yang berhenti pada pelaksanaan Pemilu. Menurutnya, demokrasi membutuhkan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang sehat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu," tegas AHY.

Ia menilai pemerintahan memang harus kuat dan efektif agar mampu menjalankan programnya. Namun, kekuatan tersebut tidak boleh membuat pemerintah tertutup terhadap kritik ataupun menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelasnya.

AHY secara khusus meminta seluruh institusi negara menjaga profesionalitas dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu. Ia menyebut tentara, polisi, intelijen, penegak hukum, pejabat sipil dan seluruh aparatur negara sebagai pihak yang harus menjaga sikap tersebut.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," ungkap AHY.

Tak hanya aparat, penggunaan fasilitas negara juga menjadi perhatian AHY. Ia mengingatkan agar fasilitas milik negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," kata AHY.

Menurut AHY, setiap peserta Pemilu juga harus memperoleh kesempatan yang sama. Ia menegaskan kemenangan seharusnya ditentukan oleh kepercayaan rakyat.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutur AHY.

Baca Juga: 3 Agenda Baru Demokrat: AHY Ingin Kader Jujur Soal Keluhan Rakyat di Era Prabowo

Ia juga menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances yang sehat. Dengan demikian, pergantian kekuasaan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian normal dari sistem demokrasi ketika rakyat menentukan pilihannya.