Purbaya Ungkap Sumber Dana Bayar Utang Kereta Cepat: Tak Perlu Investor Baru

Purbaya mengatakan perusahaan yang nantinya ditugaskan menangani kewajiban utang Kereta Cepat tidak perlu mencari investor baru untuk memenuhi pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, kapasitas keuangan perusahaan dalam ekosistem Special Mission Vehicle (SMV) dinilai cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang akan muncul setiap tahun.

Purbaya memberikan gambaran bahwa salah satu perusahaan SMV dapat mencatatkan keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. Selain keuntungan tersebut, perusahaan juga berpotensi memperoleh tambahan laba dari kegiatan operasional yang diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar.

"Let's say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? Rp3 triliun, Rp4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp800 miliar keuntungannya," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dengan kemampuan menghasilkan keuntungan tersebut, Purbaya menilai perusahaan yang nantinya menangani kewajiban Kereta Cepat memiliki kapasitas untuk membayar utang tanpa harus mendatangkan investor baru.

"Cukuplah untuk bayar utang yang ada sekarang. Nanti kita hitung," katanya.

Baca Juga: Kereta Cepat Beralih ke Kemenkeu, Begini Skema Pembayaran Utangnya

Meski demikian, pemerintah belum menentukan perusahaan SMV yang akan ditugaskan menangani kewajiban utang Kereta Cepat. Purbaya juga belum mengungkapkan nama perusahaan yang dimaksud.

"Belum," jawabnya saat ditanya mengenai nama perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan proses pengalihan Kereta Cepat kepada pemerintah tidak akan disertai pembayaran kepada Danantara. Menurutnya, pengalihan tersebut dilakukan dengan penyertaan ekuitas senilai nol rupiah, sementara pemerintah akan mengambil alih kewajiban utang ke depan.

"Yang jelas kami nggak bayar, kami nggak bayar ke Danantara untuk penyerahan ini," tegasnya.

Pemerintah selanjutnya akan menghitung besaran kewajiban utang serta menentukan perusahaan yang akan menangani pembayaran setelah proses pengalihan pengelolaan Kereta Cepat dilakukan pada pertengahan September 2026.