Golkar: Poros Solo dan Poros Cikeas Terang-terangan Pasang Kuda-kuda, Padahal Masih di Kapal Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia melihat tanda-tanda persiapan menuju pilpres mendatang mulai bermunculan dari sejumlah kekuatan politik. Menariknya, dua kekuatan yang disorotnya saat ini masih berada dalam pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Doli menyebut adanya "Poros Solo" yang direpresentasikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Sementara "Poros Cikeas" yang dikaitkannya dengan Partai Demokrat serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kedua kekuatan tersebut saat ini masih berada dalam satu pemerintahan bersama Prabowo-Gibran. Namun, sinyal politik menuju kontestasi dinilai mulai terlihat.

Baca Juga: Golkar: AHY Harus Ikut Tanggung Jawab atas Situasi Masyarakat di Era Prabowo

"Budi Arie yang mewakili satu 'poros politik' (Solo) sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi 'poros politik' (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada 'satu kapal' di dalam pemerintahan," kata Doli, dikutip Selasa (8/9/2026).

Poros Cikeas menurutnya telah melakukan hal itu dengan pernyataan dari AHY. Menurut Doli, dari cara penyampaian, gestur, dan posisi politik politikus tersebut, terdapat kesan bahwa sosok tersebut mulai membuka kemungkinan untuk menjadi salah satu kandidat Pilpres 2029.

"Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' pilpres mendatang tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," ungkapnya.

Doli juga menyoroti belum munculnya sinyal serupa dari kekuatan politik lain yang ia sebut sebagai "Poros Teuku Umar" atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029," katanya.

Meski membaca adanya persiapan politik dari sejumlah pihak, ia sendiri menegaskan partainya tidak mempermasalahkan langkah tersebut. Menurutnya, setiap partai memiliki kedaulatan untuk menentukan agenda, sikap, keputusan, serta strategi politiknya masing-masing.

"Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik," ujar Doli.

Golkar sendiri, lanjut dia, belum mengubah fokusnya. Partai berlambang pohon beringin itu menyatakan akan tetap membantu pemerintahan dari Prabowo-Gibran.

"Kami saat ini tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.

Menurutnya, demokrasi tidak seharusnya hanya dilihat dari keberadaan pemilu sebagai sebuah prosedur. Ada sejumlah unsur lain yang menentukan apakah demokrasi benar-benar berjalan secara sehat.

Baca Juga: Gerindra Sindir Jokowi: Mohon Maaf, Prabowo Sekarang Jauh Lebih Demokratis

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu," tegas AHY.