Rp11 Triliun APBN Disiapkan untuk Saldo Rekening Masyarakat, Ini Penjelasan Purbaya

Pemerintah membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberikan saldo awal rekening bank bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran tersebut masih memungkinkan ditutup dari cadangan belanja pemerintah.

Pemerintah sebelumnya menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk menyediakan rekening bagi masyarakat. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening di kalangan masyarakat.

Purbaya membuka kemungkinan saldo awal rekening sebesar Rp50 ribu berasal dari APBN. Menurutnya, kebutuhan dana untuk memberikan saldo awal kepada masyarakat masih dapat ditampung dalam cadangan belanja pemerintah.

"Mungkin ya. Kan kalau Rp 50 ribu kali sekian saya, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat," kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah memiliki cadangan belanja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Ia menilai alokasi dana untuk saldo awal rekening masih berada dalam batas yang memungkinkan bagi pemerintah.

"Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk," jelasnya.

Besaran kebutuhan anggaran kemudian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia memperkirakan program pembukaan rekening bagi sekitar 200 juta penduduk membutuhkan dana sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari APBN.

"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp 11 T lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Perhitungan tersebut berkaitan dengan rencana pemberian saldo awal kepada masyarakat yang rekeningnya dibuka melalui program pemerintah. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, kebutuhan anggaran pun mencapai triliunan rupiah meski nominal saldo awal untuk setiap rekening relatif kecil.

Jika menggunakan asumsi saldo awal Rp50 ribu untuk 200 juta orang, kebutuhan dasar secara matematis mencapai Rp10 triliun. Angka sekitar Rp11 triliun yang disampaikan Airlangga menunjukkan adanya perhitungan kebutuhan program yang lebih luas dari sekadar perkalian saldo awal dengan jumlah penerima.

Baca Juga: Isu Gaji ASN Ditarik dari BPD ke Bank BUMN, Menkeu Purbaya: Dari Pusat Tak Ada

Meski demikian, angka Rp11 triliun tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan final mengenai besaran anggaran yang akan dicairkan. Purbaya sendiri masih menggunakan istilah kemungkinan ketika ditanya mengenai penggunaan APBN untuk saldo awal rekening.

Dari sisi fiskal, Purbaya menilai pemerintah masih memiliki ruang melalui cadangan belanja. Namun, mekanisme penganggaran, besaran final kebutuhan dana, serta pelaksanaan program tetap harus menunggu keputusan pemerintah.

Program tersebut nantinya melibatkan BRI dan BSI sebagai bank yang menyediakan rekening bagi masyarakat. Pembukaan rekening secara massal diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Pemerintah saat ini sudah membuka opsi penggunaan APBN untuk mendukung saldo awal rekening masyarakat. Purbaya menyebut cadangan belanja masih memungkinkan, sementara Airlangga memperkirakan kebutuhan program secara keseluruhan berada di kisaran Rp11 triliun.