Purbaya Tak Naikkan Pajak dan Cukai Baru, Pilih Perketat Pengumpulan Pajak

Pemerintah menaikkan target penerimaan negara dalam RAPBN 2027, baik dari sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Target penerimaan pajak ditetapkan Rp2.593,4 triliun, naik Rp2 triliun dari Nota Keuangan sebesar Rp2.591,4 triliun.

Target penerimaan kepabeanan dan cukai juga dinaikkan dari Rp316,6 triliun menjadi Rp318,6 triliun. Meski target meningkat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan buru-buru menerapkan kebijakan pajak atau cukai baru.

Salah satu yang belum akan diberlakukan adalah cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). "(Cukai MBDK) berpemanis belum. Nanti kalau Anda sudah makmur, baru saya pajakin. Jadi, kalau tumbuhnya di atas 6% ekonominya, baru kita lihat. Karena kalau lagi seperti sekarang saya pajakin, nggak ada gunanya, ekonominya akan melambat, ya turun secara keseluruhan," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Alih-alih menambah jenis pajak, Purbaya memilih memperketat tax collection atau pengumpulan pajak. Ia juga akan memperbaiki cara kerja internal Kementerian Keuangan agar penerimaan dapat meningkat tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap perekonomian.

"Saya akan hati-hati sekali. Tapi kalau impact-nya negatif ya buat apa saya naikin? 'Kan kayak sekarang, dalam setahun terakhir 'kan nggak ada kenaikan apa-apa 'kan? Tapi pertumbuhannya (penerimaan pajak) bisa hampir 30%. Jadi itu cukup. Perbaikan cara kita mengumpulkan pajak bisa juga menaikkan pendapatan kita secara signifikan," bebernya.

Purbaya mengatakan evaluasi dan perbaikan cara kerja di internal Kemenkeu telah mendorong pertumbuhan penerimaan pajak hingga hampir 30 persen. Ia menilai masih ada ruang perbaikan karena sistem yang berjalan saat ini belum sepenuhnya optimal.

"Sekarang hampir 30% pertumbuhan pajak kita. Jadi, ada perbaikan di sana yang cukup signifikan dan artinya perbaikan yang bisa dilakukan, karena itu belum sempurna. Saya akan perbaiki lagi ke depan. (Perbaikannya) sudah 50% lah," ungkap Purbaya.

Perbaikan juga terlihat dari aktivitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang disebut semakin aktif melakukan penindakan terhadap penyelundupan. "Ke depan harusnya akan lebih baik lagi. Kalau Anda lihat bea cukai tuh, sekarang 'kan lumayan aktif tuh. Tiap beberapa hari sekali, ada ekspos penyelundupan emas, penyelundupan apa lagi. Ada beberapa lagi di Batam tuh narkoba sekian ton. Jadi, sekarang kita lebih aktif dibanding sebelum-sebelumnya," kata dia.

Purbaya bahkan memperkirakan pembenahan sistem perpajakan dapat meningkatkan penerimaan negara hingga dua kali lipat, meski dampaknya belum akan langsung signifikan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

"Dugaan saya bisa (terima dua kali lipat lebih besar). (Untuk penerimaan negara) tidak terlalu signifikan. Belum memasukkan kondisi yang ideal yang saya perkirakan akan terjadi. Anda pernah dengar ekspor yang membohongi kita itu, under invoicing? Itu kejadian betul di CPO maupun batu bara juga sama," ungkapnya.

Baca Juga: Buntut Kelakar Utang Whoosh 80 Tahun 'Kita Sudah Mati', Anas Urbaningrum Sentil Menkeu Purbaya

Menurut Purbaya, penindakan under invoicing berpotensi meningkatkan penerimaan pajak sekaligus devisa yang masuk ke Indonesia. Ia menilai praktik tersebut membuat negara kehilangan sebagian penerimaan karena eksportir hanya membayar pajak berdasarkan nilai yang dilaporkan.

"Rupiahnya jadi nggak bisa lari ke mana-mana. Begini-begini saja. Nanti kalau dirapikan itu akan membaik sekali. Ada DSI kan Danantara Sumberdaya Indonesia itu mau memperbaiki itu. Tapi bea cukainya juga akan saya perbaiki lagi," jelas Purbaya.