Tak Cuma Demo ke Rumah Solo, Warga Diajak 'Kacaukan' Safari Jokowi: Lakukan Itu di Setiap Daerah

Politikus Ferdinand Hutahean mendorong masyarakat untuk melakukan aksi serupa demonstrasi dalam setiap kunjungan politik yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya sosok itu perlu mendapatkan hukuman politik.

Ferdinand mengatakan masyarakat dapat melakukan bentuk perlawanan politik terhadap mantan presiden itu tanpa menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk penolakan atas safari yang dilakukan oleh Jokowi.

Baca Juga: Roy Suryo Ternyata Masih Berpeluang Kantongi Rp206 Juta dari Kasus Ijazah Jokowi

"Saya juga berharap hal ini dilakukan oleh masyarakat di banyak daerah ketika ia datang ke daerah, maka masyarakat harus melakukan itu karena situasi saat ini merupakan hasil pemerintahan dari Jokowi," katanya, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah puluhan orang mendatangi dan berdemonstrasi depan rumah milik Jokowi. Bagi Ferdinand, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi politik masyarakat yang dinilainya mulai semakin memahami sosok mantan presiden itu .

Ferdinand mengaku tidak terkejut dengan aksi tersebut. Ia bahkan menyebut sudah memperoleh informasi mengenai kehadiran massa, meski tidak mengungkap kelompok yang dimaksud.

Ia juga membedakan antara kekerasan politik dengan kekerasan fisik. Menurutnya, aksi penolakan terhadap Jokowi yang terjadi saat ini belum sampai pada kekerasan fisik.

"Mereka baru meminta dia untuk tidak cawe-cawe dalam politik nasional. Mereka belum melakukan kekerasan politik, saya bicara tentang kekerasan politik, bukan kekerasan fisik," katanya.

Ferdinand kemudian mendorong masyarakat menggunakan momentum kunjungan Jokowi ke berbagai daerah untuk menyampaikan sikap politik mereka.

Dalam konteks tersebut, ia menggunakan istilah "hukuman politik" sebagai bentuk tekanan melalui perlawanan politik yang tidak disertai kekerasan.

Ferdinand mengaitkan seruannya dengan sejumlah persoalan yang menurutnya merupakan warisan pemerintahan Jokowi. Ia menyinggung pengelolaan BUMN, proyek kereta cepat, serta apa yang ia sebut sebagai dugaan meningkatnya penguasaan sumber daya oleh pihak asing.

Menurut Ferdinand, masyarakat perlu menunjukkan penolakan secara langsung ketika Jokowi melakukan aktivitas politik atau berkunjung ke daerah.

"Lakukan apa yang dilakukan massa kemarin di setiap daerah ketika dia datang, lakukan itu. Semua harus lakukan itu karena dia harus diberi hukuman politik," tegasnya.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak (ARIB) diketahui datang membawa sejumlah perlengkapan aksi, termasuk berbagai tulisan yang dibawa massa menyoroti isu politik dan kekuasaan yang dikaitkan dengan mantan presiden tersebut. Beberapa poster bahkan menggunakan narasi keras seperti "Jokowi Jongos Oligarki", "Jokowi Power Syndrome", serta "Jokowi dan Dinasti Haus Kuasa".

Ada pula poster bertuliskan "Bubarkan Geng Solo dan Dinasti Jokowi", "Jokowi Melanggar Konstitusi", "Jokowi Pembohong", hingga "Jokowi Perusak PDIP".

Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak, Bangun Sutoto mengatakan kedatangan mereka berkaitan dengan pernyataan mengenai dugaan makar yang disebut pernah disampaikan Budi Arie. Menurut Bangun, Jokowi perlu menerima respons atas persoalan tersebut.

Baca Juga: MUI: Buku Islam Ala Prabowo Bukan Produk Resmi Kami, Penulisnya Bukan Pengurus

"Kami ingin menyampaikan sepucuk surat dan satu buah plakat untuk Bapak Jokowi karena menurut kami Bapak Jokowi belum lama ini duduk di sebelah kiri saudara Budi Arie yang menyampaikan indikasi adanya makar. Karena itu kami sebagai anak bangsa mewakili seluruh rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam," ujar Bangun.