Calon PDIP Bisa Lawan Kotak Kosong, Ganjar Ungkap Fenomena Unik Pilkada Jateng

Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkap dinamika unik yang terjadi dalam gelaran Pilkada di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Salah satunya adalah munculnya fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong.

Ganjar menyampaikan hal itu dalam perbincangan di kanal YouTube Pusaka Negeri bersama Ahok yang disiarkan Jumat (11/9/2026).

Menurut Ganjar, peta politik di tingkat kabupaten dan kota tidak selalu berjalan searah dengan konfigurasi koalisi di tingkat provinsi maupun pusat. Kondisi tersebut membuat dinamika politik daerah menjadi lebih kompleks.

Ia mencontohkan adanya wilayah di Jawa Tengah yang menghadirkan calon bupati dari PDIP dalam pertarungan melawan kotak kosong. Di sisi lain, konfigurasi politik yang terbentuk justru memperlihatkan partai-partai dengan posisi yang berbeda dari pertarungan sebelumnya.

"Yang kotak kosong di Jawa Tengah itu bupatinya calon dari PDIP. Jadi gimana kemarin kita berkelahi, sekarang jadi satu. Ini contoh ekstremnya, atau kemudian ada lawannya tapi sebagian besar klaimnya bareng dengan kita," ujar Ganjar.

Ganjar juga menyoroti pola pilihan politik yang dapat berbeda antara pemilihan gubernur dan bupati. Kondisi tersebut membuat kerja konsolidasi di lapangan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai split-ticket voting, ketika pemilih atau pengusung partai dapat memiliki pilihan berbeda pada level pemilihan yang berbeda.

"Pada saat masang banner calon gubernurnya, dia pindah split. Nah, itu kami harus merapikan satu-satu, pendekatan satu-satu, dan meyakinkan satu-satu," jelasnya.

Baca Juga: Di Depan Ganjar, Ahok: Urus Jakarta Lebih Mudah

Menurut Ganjar, kompleksitas koalisi di daerah menjadi salah satu tantangan dalam mengawal proses pemenangan. Situasi itu semakin membutuhkan konsistensi dan pemahaman terhadap kondisi nyata di lapangan.

Ganjar menilai dinamika politik lokal tersebut perlu dihadapi dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Konsolidasi tidak cukup hanya mengandalkan konfigurasi koalisi di tingkat atas, tetapi juga perlu melihat realitas politik yang berkembang di lapangan.