Isu Restitusi Pajak hingga Dividen BUMN Dinilai Jadi Pemicu Pencopotan Purbaya

Pakar ekonomi Prianto Budi Saptono, menilai persoalan komunikasi di internal maupun eksternal pemerintahan menjadi salah satu faktor yang mengakumulasi dinamika hingga berujung pada pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara.

Menurut Prianto, dinamika tersebut tidak bisa hanya dikaitkan dengan satu kebijakan tertentu. Ia melihat terdapat persoalan komunikasi antara Menteri Keuangan dengan sejumlah pihak di lingkungan pemerintah, termasuk dalam pembahasan anggaran dan pengelolaan dividen.

"Faktor internal terbagi dua. Ada internal Menteri Keuangan, ada komunikasi yang tidak selaras. Kemudian ada juga komunikasi dengan internal pemerintah, kemudian faktor itulah yang demikian diganti," ujar Prianto dalam wawancara bersama jurnalis Warta Ekonomi, Senin (14/9/2026).

Ia mencontohkan, adanya tarik-menarik kepentingan terkait dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di satu sisi, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai berbagai program prioritas, sementara di sisi lain terdapat kepentingan BUMN untuk menjaga kinerja dan kebutuhan modal.

Selain itu, persoalan komunikasi juga terjadi pada sisi eksternal. Sejumlah pelaku usaha, terutama yang memiliki transaksi dengan pemerintah dan BUMN, berkepentingan terhadap kelancaran restitusi pajak karena berkaitan langsung dengan arus kas dan modal kerja perusahaan.

"Jadi kondisinya seperti ini. Kondisinya kemudian menyatu, sehingga ini terakumulasi," katanya.

Prianto menilai, Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya memiliki informasi yang lebih luas mengenai dinamika di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena itu, keputusan mengganti Menteri Keuangan dapat dipandang sebagai langkah untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi pemerintahan.

"Presiden punya informasi banyak, baik di internal partai atau eksternal pemerintah. Sehingga keputusan paling rasional adalah kita gantian," ujar Prianto dalam wawancara.

Meski demikian, Prianto menilai pergantian Menteri Keuangan belum otomatis mengubah arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah. Menteri Keuangan baru justru diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga: Sebelum Dicopot, Purbaya Mau Sikat Perusahaan Asing yang Sepelekan Hukum RI

Baca Juga: Dipecat Mendadak, Mahfud MD: Kelemahan Purbaya Ada Dua...

Ia mengatakan dampak positif dari pergantian tersebut baru dapat terlihat setelah Menteri Keuangan baru mulai menjalankan kebijakannya. Saat ini, pelaku pasar masih berada dalam fase menunggu dan melihat langkah berikutnya.

"Kalau langsung belum, karena ini baru sore. Investor masih wait and see. Apa action berikutnya?" kata Prianto.

Menurut Prianto, keberhasilan Menteri Keuangan baru nantinya akan sangat bergantung pada kemampuannya membangun kepercayaan, terutama terkait kebijakan penerimaan negara, restitusi pajak, belanja pemerintah, serta hubungan dengan BUMN dan pemerintah daerah.