Hemat Uang, Prabowo Tolak Ajang Internasional Digelar di Indonesia

Pemerintah memilih menahan pengeluaran untuk sejumlah kegiatan internasional sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto bahkan menolak usulan agar Indonesia menjadi tuan rumah berbagai pertandingan olahraga internasional.

Prabowo menilai pengeluaran hingga ratusan miliar rupiah untuk menggelar ajang internasional perlu dipertimbangkan kembali, terutama jika peluang atlet Indonesia meraih medali emas belum dapat dipastikan.

Sikap tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi wawancara dengan wartawan di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026).

Menurut Prabowo, sejumlah pihak sebelumnya telah mengajukan proposal agar Indonesia menjadi tuan rumah berbagai pertandingan internasional. Namun, ia memilih menolak usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi anggaran.

Penghematan, menurut Prabowo, penting karena pemerintah juga perlu menyiapkan pendanaan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, termasuk menghadapi berbagai potensi bencana alam dan upaya mitigasinya.

Efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan terhadap penyelenggaraan ajang internasional. Pemerintah juga mengevaluasi berbagai kegiatan seremonial di lingkungan kementerian dan lembaga.

Sejumlah pengeluaran seperti perayaan ulang tahun kementerian, seminar, forum diskusi kelompok (FGD), kunjungan kerja, percetakan, alat tulis, suvenir, sewa gedung hingga berbagai kegiatan rapat turut menjadi bagian dari evaluasi tersebut.

Prabowo menyebut langkah efisiensi pada periode awal pemerintahannya telah menghasilkan penghematan sekitar Rp300 triliun pada 2025.

Baca Juga: Said Didu Bongkar Ancaman 'Geng SOP': Manuver Skenario Pengambilalihan Kekuasaan Prabowo Sebelum 2029

Menurut dia, berbagai pos pengeluaran tersebut dapat ditekan tanpa menghilangkan fungsi utama pemerintahan. Dana yang berhasil dihemat selanjutnya dapat diarahkan untuk kebutuhan yang dinilai lebih penting bagi negara.

Prabowo menekankan bahwa efisiensi merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran negara secara lebih hati-hati. Kebijakan tersebut mencakup berbagai kegiatan, termasuk agenda yang sebelumnya membutuhkan pengeluaran besar untuk penyelenggaraannya.