Massa Pendukung Jokowi di PN Jaktim Tak Sebanyak yang Direncanakan, Logistik 'Geng Solo' Disebut Terputus karena Penyadapan Terbongkar

Pengamat kebijakan publik Said Didu menduga arus informasi dan logistik kelompok yang ia sebut “geng Solo, oligarki, dan Parcok” terputus setelah kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terbongkar. 

Dugaan itu ia sampaikan dalam dialog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (5/11/2026), tanpa menyertakan bukti.

Said menyebut hasil sadapan kini sudah berada di tangan presiden, dan penyadapan itu telah diambil alih. “Maka informasi Solo, oligarki, Parcok terputus,” katanya. 

Ia lalu menyimpulkan bahwa pemotongan informasi itu diikuti pemotongan logistik kelompok tersebut. 

Said mengaitkan dugaan itu dengan sebuah peristiwa di pengadilan di Jakarta Timur. Menurutnya, pihak tertentu awalnya hendak membawa ribuan orang ke lokasi, tetapi massa yang hadir tidak sebanyak itu. 

“Mungkin karena logistik sudah enggak menjamin,” ujarnya. Ia menambahkan, operasi logistik kelompok itu kini “sudah mulai ditutup”.

Menurut Said, rantai komunikasi dan logistik adalah kunci kekuatan kelompok tersebut. “Kalau sistematis, satu putus komunikasi, putus logistik, maka mati,” katanya. 

Ia juga menilai kekuatan mereka kini sudah tidak ada, dan para jenderal yang sebelumnya kuat disebutnya hanya bisa bergerak jika ada “tongkat komando”.

Said menyebut sumber logistik kelompok itu berasal dari perlindungan terhadap tambang ilegal, judi, bahan bakar minyak (BBM), dan narkoba. Ia mengaku mendengar polisi kini memindahkan sejumlah pihak yang sudah lama menanam pengaruh di wilayah tertentu. 

Menurut cerita yang ia dengar, mereka ditampung di Jakarta tanpa jabatan dan tanpa diumumkan. Sebagai petunjuk, ia menyebut antrean BBM di sejumlah daerah agak berkurang sejak Kapolri berganti. 

“Coba cek di daerah,” katanya. Semua informasi itu ia sampaikan sebagai hasil “mendengar”, tanpa sumber yang jelas.

Meski demikian, Said mengingatkan agar pemerintah tetap waspada. Ia menyebut pengaruh kelompok itu masih perlu diwaspadai di tubuh TNI dan di sekitar presiden.