Indonesia Siapkan Kartu Diaspora Permudah Administrasi WNI

WE Online, Seoul, Korsel - Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peraturan mengenai pembuatan Kartu Diaspora untuk mempermudah pengurusan administrasi bagi warga negara Indonesia keturunan di luar negeri.

"Kemenlu akan mengeluarkan 'Kartu Diaspora' dan petakan kekuatannya. Sementara pemerintah juga memetakan kemudahan yang dapat diberikan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan ditemui di Lotte Hotel, Seoul, Korea Selatan, Minggu (15/5/2016) petang waktu setempat.

Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mematangkan peraturan Kartu Diaspora tersebut.

Menurut Menlu, jumlah Diaspora Indonesia di seluruh dunia mencapai angkat tiga hingga empat juta jiwa.

Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan pihak yang dapat memiliki Kartu Diaspora adalah pertama WNI yang memiliki paspor dan akan diakui sebagai KTP serta NPWP untuk mempermudah pembelian aset berupa lahan atau rumah dan pembukaan rekening bank.

Franky menuturkan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi mempersiapkan revisi undang-undang atau pembuatan peraturan presiden terkait diaspora dan dwi kewarganegaraan.

Kemudian pihak kedua yang bisa memegang Kartu Diaspora adalah bekas WNI yang nantinya pemerintah akan memperlakukan hal yang sama sebagai pemilik Kartu Diaspora.

"Yang terpenting adalah di dalam melakukan aktivitas investasi atau pendirian perusahaan, tetap diperlakukan sebagai pemilik modal dalam negeri dan tidak diperlakukan sebagai PMA (penanaman modal asing)," kata Franky.

Penggunaan Kartu Diaspora, jelas dia, tentunya akan lebih memudahkan WNI atau bekas WNI untuk tetap dapat berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian Kartu Diaspora hingga pada urutan keturunan generasi tertentu.

"Jadi kita sedang mempertimbangkan sampai generasi berapa. Untuk saat ini masih pada satu generasi saja," jelas Franky.

Presiden Joko Widodo, Menlu Retno, dan Kepala BKPM Franky melakukan diskusi bersama Diaspora Indonesia di Korsel yang dihadiri oleh sekitar 1.300 partisipan.

Presiden Jokowi melawat ke Korsel untuk melakukan kunjungan kenegaraan pada 15-18 Mei 2016.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden akan melakukan pertemuan bisnis bersama 20 pengusaha asal Korsel dan melakukan pertemuan dengan Presiden Korsel Park Geun-hye di Istana Kepresidenan Blue House. (Ant)