CORE: Pemerintah Terlalu Memaksa Pangkas APBN

CORE Menilai, digenjotnya belanja pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk mendukung program Nawa Cita pada dasarnya merupakan suatu terobosan yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah.

Sadar akan kebutuhan dana yang besar untuk mewujudkan mimpi Nawa Cita tersebut, pemerintahan Jokowi pun telah mengambil langkah drastis mencabut sebagian besar subsidi energi sejak awal pemerintahannya.

"Namun demikian, pada kenyataanya perluasan ruang fiskal yang diperoleh dari pencabutan subsidi belum cukup membiayai program pembangunan yang masif, khususnya untuk infrastruktur. pasalnya pada saat yang sama Indonesia menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional, akibatnya penerimaan Negara turun baik dari pajak maupun non-pajak,” kata Peneliti Center of Reform and Economics (CORE) Mohammad Faisal di Jakarta, Selasa (5/9/2016).

Sementara itu, yang menjadi paradoks di tengah lesunya penerimaan negara yakni pemerintah selalu mematok target-target APBN dengan sangat optimistis, termasuk target pengampunan pajak.

Parahnya lagi, Faisal menilai di tahun ini "Shortfall" pajak akhir tahun sangat mungkin lebih besar. Terbukti, dari penerimaan pajak hingga Agustus baru mencapai 39 persen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dibanding Agustus 2015 yang 41 persen.

"Dampaknya pemerintah terlihat panik, terbukti di pertengahan tahun saja sudah dua kali melakukan budget cut. April dipangkas Rp 50 triliun, Agustus lebih besar lagi yakni Rp133 triliun, hingga penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) ke 169 daerah  ditunda" ungkapnnya.

Pemangkasan anggaran di tengah tahun yang begitu besar dan penundaan transfer DAU tersebut menbuat kacau implementasi program-program pembangunandi daerah.

"Akhirnya pemerintah daerah memutar otak untuk mencari sumber pembiayaan alternatif untuk membayar gaji pegawai negeri di daerah" Tutup Faisal.