KEIN: Investasi E-Commerce Luar Harus Bermanfaat

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan inisitif yang dikembangkan Presiden Joko Widodo untuk menggerakkan investasi datang ke Indonesia dalam bidang "e-commerce", haruslah bermanfaat bagi bangsa ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu ketika berjumpa dengan para investor di sela-sela pertemuan G20 beberapa waktu yang lalu di Tiongkok.

"Tentu saja KEIN sangat mendukung upaya tersebut, karena agenda Presiden jelas adalah untuk membicarakan kerjasama investasi guna memasarkan produk Indonesia ke luar negeri dan diharapkan akan meningkatkan kualitas Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) agar semakin mendunia melalui perusahaan "e-commerce" tersebut," ujar Arif Budimanta.

Arif mengatakan, keinginan dan usaha Presiden itu perlu diapresiasi dan didukung karena dengan masuknya investasi di Indonesia, akan semakin meningkatkan peluang tumbuhnya perekonomian nasional.

"Apalagi ini tujuannya juga mendorong kemajuan UMKM di Indonesia agar semakin berkembang dan go internasional, sehingga produk dan industri kita lebih kompetitif dan berkualitas serta diakui masyarakat global," ujar Arif.

Namun, dia mengungkapkan, keinginan Presiden membangun kerja sama dengan raksasa "E-commerce" asal Tiongkok tersebut juga harus diberikan saran dan peta arah agar jangan sampai justru merugikan Indonesia. Keinginan yang diharapkan bisa tidak terwujud jika Indonesia tidak memiliki daya tawar ekonomi, sambungnya.

"Karena itu KEIN bertugas memberikan usulan dan "roadmap" kebijakan ekonomi khusus kerjasama di bidang "e-commerce"yang nantinya bisa dilakukan Presiden," tegas Arif.

Saran dan catatan pertama yang disampaikan Arif adalah menyangkut pajak semua perusahaan "e-commerce" yang akan berinvestasi di Indonesia.

Dia mengatakan, harus ada pengawasan yang ketat, misalnya terkait dengan perpajakan. Hal itu mengingat transaksi "e-commerce" dilakukan secara online dan sangat mungkin untuk tidak melalui sistem perbankan di Indonesia. Pengawasan dan kalau perlu dibuatkan regulasi khusus pada "e-commerce" itu, berlaku untuk semua. Bukan hanya untuk satu perusahaan saja.

"Kita juga berharap ada potensi penerimaan pajak dari transaksi online yang sedang trend itu, baik dari transaksi jual-beli maupun periklanan," ungkapnya.

Catatan selanjutnya menurut Arif, yakni terkait aspek penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam proses investasi itu. Arif menyarankan agar kuota bagi tenaga kerja Indonesia lebih banyak, agar mampu membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia.

"Melalui cara itu, proses transfer teknologi juga bisa lebih cepat," ujarnya.

Saran terakhir yang dikemukakan Arif yaitu komitmen perusahaan "e-commerce" asing untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Arif tidak ingin investasi e-commerce asing sebatas memasarkan produk UMKM, namun pemerintah juga harus meminta perushaan itu untuk mendampingi dan mengembangkannya dengan teknik dan strategi agar UMKM Indonesia sukses bersaing di level global.

"Jadi kalau output investasi "e-commerce" itu sudah jelas akan berpihak bagi bangsa Indonesia dan menguntungkan rakyat Indonesia, kita harus mendukungnya. Tentu saja, harus sudah disiapkan regulasi untuk menjalankan itu," tegas Arif. (Ant)