Roadmap Gambut Harus Berbasis Pengetahuan, Bukan Politik

Roadmap dan kebijakan gambut harus berbasis ilmu pengetahuan dan bukan berpangkal pada kepentingan politik.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto mengatakan basis ilmu pengetahuan (science bases policy) dalam pembuatan roadmap guna pemanfatan gambut merupakan satu kenicayaan. Karena itu, perlu ditetapkan batas pemanfaatan gambut untuk budidaya dan konservasi agak tidak menimbulkan kebingungan.? Selain itu, penetapannya harus berdasarkan data, fakta, dan kebenaran.

"Jangan sampai karena fragmentasi daerah administrasi lalu kepentingan nasional terabaikan," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Herry Suhardiyanto mengatakan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan pemanfaatan gambut dan bahkan ada kota di tanah air yang berdiri di atas lahan gambut. Hanya saja, tegasnya, pemanfaatan gambut untuk budidaya harus dijaga agar tidak terbakar.

"Tata kelola air (water management) yang ketat dan dispilin harus bisa menjaga gambut dari berbagai kerusakan," sebutnya.

Ia mengatakan gambut merupakan sumber daya alam yang luar biasa potensial sekaligus memiliki paradoks. Kalau tidak dikelola dengan baik oleh manusia, imbuhnya, lahan gambut bisa menyebabkan bencana. Karena itu, perlu pengelolaan yang benar dengan sistem pengelolaan berkelanjutan.

"Jadi perlu ada syarat dalam pemanfatan gambut. Masalahnya, sering kita mengambil satu hal saja sebagai kebenaran, tetapi mengabaikan pendapat lain," sesalnya.

Disebutkan, perbedaan cara pandang dalam dunia akademisi merupakan hal lumrah. Hanya saja, jika terjadi perbedaan cara pandang akademisi dalam berbagai persepektif maka harus dikembalikan kepada data, fakta, dan kebenaran. Selain itu, ilmu pengetahuan harus jadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan. Setelah itu harus diturunkan dalam kebijakan-kebijakan yang memastikan peran semua pihak secara komprehensif.

"Setiap keputusan harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan kebenaran serta komprehensif. Sebaiknya, akademisi tidak hanya berpikir hanya untuk satu kepentingan jangka pendek, tetapi harus berpikir untuk kepentingan nasional jangka panjang," paparnya.

Sementara itu, Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan Indonesia perlu memperkuat kerja sama yang efektif antara kehutanan, lingkungan, dan ilmuwan.

"Isu utama adalah science sociality policy. Jadi bagaimana kita berharap ke depannya kebijakan-kebijakan di sektor agro industri harus berbasis ilmu pengetahuan," pungkas Dodiek.