OJK Libatkan Kepolisian dan Kejaksaan pada Satgas Waspada Investasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan personel kepolisian dan kejaksaan pada Tim Kerja Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.

"Satgas Waspada Investasi kan ada penegak hukum, di antaranya ada dari Kepolisian dan Kejaksaan tetapi kadang-kadang kami terkendala dari masyarakat sendiri," kata anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani di Semarang, Minggu (9/10/2016).

Dikatakan, terkadang ada masyarakat yang masih enggan melaporkan lembaga tersebut karena berharap uangnya dapat dikembalikan secara kekeluargaan. Di sisi lain, polisi menunggu adanya laporan atau paling tidak ada pengaduan dari masyarakat.

"Kalau mengenai pencegahan tetap kami lakukan tetapi memang mengenai tindak lanjut adanya aktivitas ilegal ini kan harus dari kepolisian," katanya.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada kasus yang belum pernah ditindaklanjuti oleh OJK bekerja sama dengan kepolisian. Sejauh ini, sudah ada lima kasus yang berhasil dihentikan dan ada beberapa kasus yang masih diproses oleh kepolisian.

"Bukan hanya investasi bodong tetapi ada juga yang lain misalnya terjadi 'fraud' atau kecurangan di BPR. Dalam hal ini penyidikan terhadap pengurus BPR tersebut juga dilakukan oleh kepolisian," katanya.

Sementara itu, mengenai jumlah Tim Satgas Waspada Investasi yang melibatkan instansi terkait tersebut sudah mencapai 30 yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Mengenai hal tersebut, pihaknya melihat seberapa penting tim satgas tersebut ada di suatu wilayah.

"Seperti misalnya di Semarang kami membentuk, di Solo juga ada. Selain itu untuk di Jawa Barat, kami sudah membentuk di Bandung tetapi juga membentuk di Cirebon. Begitu juga di Jawa Timur ada beberapa kota, tidak hanya di Surabaya," katanya.

Pihaknya berharap, dengan adanya Tim Satgas Waspada Investasi tersebut masyarakat dapat semakin terbuka ketika ingin mengadukan maupun menanyakan terkait lembaga keuangan tertentu. (Ant)