BPJS Kesehatan Dorong Masyarakat Kalimantan Jadi Peserta

BPJS Kesehatan Regional VIII Kalimantan terus mendorong masyarakat di Kalimantan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Saat ini dari 15 juta penduduk Kalimantan baru sekitar 6,2 juta atau 58,73 persen yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Divisi BPJS Kesehatan Regional VIII Kalimantan Ni Mas Ratna Sudewi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan mapping wilayah kabupaten kota yang masih rendah tingkat kepersertaannya.

"Kaltim paling tertinggi memang di Balikpapan dengan angka 80,9 persen. Paling rendah kabupaten apalagi daerah pemekaran. Di Balikpapan masih ada 20 persen lagi kita harapkan dua tahun bisa terpenuhi universal coverage," katanya pada kegiatan media gathering di Balikpapan, Kamis (13/10/2016).

Ratna Sudewi mengatakan kantor cabang lainnya seperti Tarakan menempati posisi kedua, yakni 73 persen dan Samarinda sebanyak 68 persen disusul? Kota Sampit, Kalbar 60 persen; Palangkara 52 persen; Barabai, Kalsel 46 persen; dan terendah ada di Kota Banjarmasim dengan tingkat kepersertaan hanya 43 persen.

Ia menyebutkan pertumbuhan kepersertaan BPJS kesehatan di wilayahnya berkisar 10-15 persen. Sebelumnya pada awal dibuka mencapai 40 persen terutama terintegrasi akses dan Jamkesda. Dia mengatakan dirinya masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengajak penduduk yang belum masuk dalam program JKN ini sebab pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk? (universal coverage) harus terdaftar sebagai perserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, dengan 100 persen kepersertaan ini maka konsep gotong-royong akan lebih terasa dan meringankan biaya negara untuk biaya kesehatan penduduk.

"Kita terus mapping mana yang sudah 80 persen mana yang belum. (Kalau 100 persen) itu untuk menguatkan gotong-royong ini supaya kebutuhan negara akan iuran yang besar ini berkurang karena risiko itu harus disebar," tandasnya.

Disampaikan, masyarakat yang belum terdaftar harus segera mendaftar baik perusahaan maupu perorangan sebab program JKN telah banyak diapresiasi oleh negara-negara lain.

"Sebab, mohon maaf dari mulai sakit panu sampai yang dying (sekarat) itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau negara-negara lain beda masih beberapa batasan. Memang pemerintah ingin menanggung masyarakat sambil berjalan nanti dipelajari dan diperbaiki sistemnya. Memang akibatnya begitu dibuka 2014-2015, banyak mereka perserta mandiri kalau negara lain itu biasanya pesertanya dibuka di akhir jelang universal coverage," jelasnya.

Sudewi yang banyak berkecimpung pada bidang kesehatan ini menilai telah terjadi revolusi kesehatan melalui program JKN.

"Semua dibenahi, diatur, karena sebelumnya belum ada yang mengatur secara detail dan komprehnsif serta integral antara pendidikan kedokteran, kebidanan, penempatan, dan distirbusinya," tukasnya.